JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id mengonfirmasi bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas membantah kabar yang beredar luas di media sosial terkait kewajiban perusahaan menyetor dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga mana yang akan memegang mandat sebagai pengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa klaim mengenai keterlibatan Danantara adalah informasi yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa pihak kementerian tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penunjukan lembaga tersebut.
"Informasi yang menyebutkan pengusaha wajib menyetor dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar. Sampai detik ini, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon," ungkap Indah dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Also Read
Secara hukum, kewajiban Dana Cadangan Pesangon ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, Indah menjelaskan bahwa aturan teknisnya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksana. Oleh karena itu, detail mengenai mekanisme operasionalnya pun belum diputuskan secara final.
Lebih lanjut, Indah menjanjikan bahwa penyusunan regulasi ini akan dilakukan secara transparan melalui proses konsultasi publik. Pemerintah berencana melibatkan berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja hingga asosiasi pengusaha, guna menjaring aspirasi agar kebijakan yang lahir nantinya berimbang.
"Kami ingin memastikan aturan ini disusun secara komprehensif. Tujuannya agar kepentingan hak-hak pekerja terlindungi, namun di sisi lain tidak mengganggu stabilitas dan keberlangsungan dunia usaha," tambahnya.
Nantinya, Peraturan Pemerintah tersebut akan memuat poin-poin krusial seperti tata kelola, sumber pendanaan, mekanisme pengelolaan, hingga lembaga yang bertanggung jawab secara resmi. Indah menekankan bahwa penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola saat ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Menutup keterangannya, Kemnaker mengimbau masyarakat, terutama para pelaku usaha dan buruh, agar lebih bijak dalam menyerap informasi. Redaksibengkulu.co.id menyarankan agar publik hanya merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah guna menghindari simpang siur berita yang dapat menimbulkan kegaduhan di sektor ketenagakerjaan.
