JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah memperketat pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut melalui pendekatan berbasis data ilmiah. Langkah strategis ini diambil guna menjamin agar pemanfaatan hasil laut di Indonesia tetap terkendali, terukur, dan tidak merusak ekosistem demi masa depan yang berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam menentukan kebijakan ekonomi biru. Menurutnya, data kelautan yang valid akan menjadi kompas dalam menetapkan kuota penangkapan ikan yang tepat sasaran.
"Data ini akan menjadi acuan krusial dalam menentukan kuota penangkapan ikan terukur, yang merupakan pilar utama kebijakan ekonomi biru kita," ungkap Trenggono dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Also Read
Sebagai langkah konkret, KKP telah melaksanakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) untuk wilayah WPPNRI 573 dan 712. Agenda ini juga dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada pertengahan November lalu.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menekankan bahwa keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Saat ini, KKP tengah fokus mengawal empat program prioritas, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta modernisasi pada sektor pelabuhan dan armada perikanan nasional.
"Pengelolaan perikanan tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah atau parsial. UPP WPPNRI harus berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang nyata," jelas Latif.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan merumuskan langkah strategis di tiap wilayah, mulai dari penentuan titik sampling pendaratan ikan hingga evaluasi kepatuhan pemerintah daerah. Salah satu poin penting yang disepakati adalah penentuan lokasi pendataan di area Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Dengan data lapangan yang lebih tajam, pengkajian stok ikan dan kebijakan yang diambil akan lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," tutur Syahril.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga para nelayan, KKP berharap kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas, melainkan menjadi aksi nyata. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa kemajuan perikanan tidak hanya diukur dari jumlah tangkapan saat ini, tetapi juga dari kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya ikan untuk generasi mendatang.
