TN Ujung Kulon Aman! Tak Ada Izin Tambang!

Author Image

Hadi Wibawa

17 November 2026, 23:46 WIB

JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi tegas terkait isu pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Pemerintah memastikan bahwa kawasan konservasi tersebut sama sekali tidak masuk dalam daftar wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa penetapan wilayah yang ada dalam regulasi tersebut hanya mencakup sebagian area perairan laut di sekitar TNUK, bukan di dalam kawasan taman nasional itu sendiri. Proses penetapan wilayah perairan ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2013, menyusul usulan dari Pemerintah Provinsi Banten terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

TN Ujung Kulon Aman! Tak Ada Izin Tambang!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Kami tegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik di dalam kawasan TNUK maupun di wilayah perairan sekitarnya," ujar Dwi Anggia dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, Anggia memaparkan kronologi usulan wilayah tersebut. Berawal dari usulan Pemprov Banten pada 2013, wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada November 2015, sebagian perairan di sekitar TNUK kembali diusulkan masuk ke dalam WUP. Hal ini kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan diperbarui dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K Tahun 2022, hingga akhirnya dikukuhkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

Meskipun data geologi menunjukkan adanya potensi mineral di sebagian perairan tersebut, Anggia mengingatkan masyarakat agar tidak salah paham. Ia menekankan bahwa penetapan WUP hanyalah bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral nasional dan bukan merupakan izin operasional untuk melakukan penambangan.

"Penetapan wilayah usaha pertambangan tidak berarti memberikan lampu hijau untuk menambang. Ini adalah bagian dari perencanaan, bukan izin atau persetujuan kegiatan," tegasnya.

Setiap calon pemegang izin tambang nantinya tetap harus tunduk pada aturan ketat, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025 (perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009). Hal ini mencakup kewajiban pemenuhan kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga izin lingkungan yang sangat ketat.

Kementerian ESDM menjamin bahwa langkah-langkah administratif ini tidak akan mengubah status kawasan konservasi maupun merusak fungsi perlindungan alam di Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyeimbangkan pengelolaan sumber daya mineral dengan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan.

Related Post