Izin Tambang di Ujung Kulon? Ini Faktanya!

Author Image

Hadi Wibawa

17 November 2026, 23:25 WIB

Redaksibengkulu.co.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya angkat bicara terkait polemik penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang bersinggungan dengan area Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Pihak kementerian memberikan klarifikasi tegas bahwa penetapan wilayah tersebut sama sekali tidak berarti adanya pemberian izin untuk melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan konservasi tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa cakupan WUP yang ditetapkan hanya menyasar sebagian perairan laut di sekitar kawasan TNUK, dan bukan merupakan area inti dari taman nasional itu sendiri.

Izin Tambang di Ujung Kulon? Ini Faktanya!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Anggia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, Anggia memaparkan bahwa penetapan ini memiliki rekam jejak administratif yang panjang. Hal ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 mengenai wilayah pertambangan di perairan laut mereka, yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Proses ini terus berlanjut melalui berbagai regulasi, mulai dari Kepmen Nomor 3672 Tahun 2017 hingga pembaruan melalui Kepmen Nomor 84/K/MB.01/MEM.B/2022. Anggia menegaskan bahwa Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang tengah menjadi perbincangan hangat sebenarnya hanyalah bentuk pembaruan dan perbaikan dari aturan tahun 2022 berdasarkan usulan pemerintah daerah setempat.

Ia menekankan bahwa penetapan WUP hanyalah bagian dari langkah perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral secara nasional. Hal ini dilakukan karena wilayah perairan tersebut secara teknis dinilai memiliki potensi mineral yang memenuhi kriteria sebagai wilayah usaha.

"Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di wilayah perairan tersebut maupun di dalam wilayah TNUK," tegas Anggia.

Ia juga menjamin bahwa setiap tahapan, mulai dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP), akan tetap tunduk pada aturan hukum yang ketat, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut wajib melalui verifikasi kesesuaian tata ruang, izin zonasi pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan yang sangat ketat.

Dengan demikian, Kementerian ESDM memastikan bahwa penetapan wilayah ini tidak akan mengubah fungsi perlindungan atau merusak ekosistem kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.

Related Post