Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan Badan Bank Tanah (BBT) menggelar Landbank Strategic Partnership Forum, sebuah ajang yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan investor untuk bersinergi dalam mengoptimalkan lahan-lahan milik BBT.
Hakiki Sudrajat, Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha BBT, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah untuk memperkenalkan portofolio lahan strategis yang siap dikembangkan untuk berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga pariwisata dan perumahan rakyat. "Ini momentum penting untuk memperkenalkan lahan-lahan strategis kami yang belum banyak dikenal. Kami membuka diri untuk pertanyaan terkait status hukum dan potensi risiko," ujarnya di Wisma BNI 46, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Forum ini diharapkan memperkuat kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dan dunia usaha dalam pengelolaan tanah yang adil, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Related Post
Sri Indira, Senior Eksekutif Vice President Network dan Sales BNI, menambahkan bahwa forum ini menampilkan portfolio lahan strategis untuk pembangunan nasional, seperti kawasan industri, infrastruktur, dan perumahan. Keunggulan aset yang dipamerkan BBT adalah jaminan legalitas berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) negara. "Jaminan kepastian hukum ini fondasi solid untuk investasi properti jangka panjang, mengurangi risiko sengketa, dan mempercepat proses pembangunan," tegasnya.
Sebagai bank BUMN, BNI siap menjadi mitra strategis investor dan pengembang dengan menyediakan solusi keuangan, termasuk pendanaan proyek dan pembiayaan sindikasi. "BNI siap mendanai proyek dan menyediakan fasilitas kredit korporasi dan sindikasi untuk pengembangan lahan-lahan yang dipamerkan," kata Sri. BNI juga menawarkan layanan pengelolaan cash management dan transactional banking terintegrasi untuk memastikan arus kas proyek berjalan efisien dan aman.
Dalam forum ini, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBT dan Pemerintah Desa Kutuh di Bali untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BBT dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk optimalisasi lahan negara dalam pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tonja, menyatakan, "Ini one stop solution. Badan Bank Tanah menyediakan lahan, pemerintah daerah memfasilitasi perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Kolaborasi ini akan mengoptimalkan lahan tidur untuk pertumbuhan ekonomi daerah."
Tinggalkan komentar