Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Di tengah lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang meroket tajam, sebuah fenomena menarik terjadi: tidak ada tanda-tanda migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi. Jurang perbedaan harga antara kedua jenis bahan bakar ini kian melebar, namun para pengamat energi dan ekonomi menilai ada strategi jitu di balik stabilnya pola konsumsi masyarakat.
Data dari Pertamina menunjukkan, kenaikan harga signifikan terjadi pada beberapa jenis BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 19.400 per liter, Dexlite mencapai Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex menyentuh angka Rp 23.900 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax tetap stabil di Rp 12.300 per liter untuk pembelian di SPBU (dan Rp 12.200 di Pertashop), serta Pertamax Green 95 yang juga bertahan di Rp 12.900 per liter. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap di Rp 10.000 per liter dan Biosolar di Rp 6.800 per liter, tanpa perubahan harga.
Menurut Fahmy Radhi, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada, fenomena ini dapat dijelaskan oleh keputusan strategis untuk tidak menaikkan harga Pertamax. "Konsumen Pertamax memiliki porsi yang sangat besar di pasar BBM nonsubsidi. Mereka mayoritas adalah kelas menengah yang daya belinya cukup rentan terhadap gejolak harga," ujar Fahmy saat dihubungi Redaksibengkulu.co.id. Ia berpendapat, seandainya Pertamax turut mengalami kenaikan, potensi perpindahan konsumen ke Pertalite akan sangat besar, yang pada akhirnya akan membebani subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan menahan harga Pertamax dinilai sangat tepat untuk mencegah skenario tersebut.
Related Post
Muhammad Ishak Razak, Peneliti Senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, turut memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mempertahankan harga Pertamax. Menurut Ishak, langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk menunjukkan respons terhadap kenaikan harga BBM tanpa memicu dampak luas berupa migrasi massal ke BBM bersubsidi. "Ini juga akan membantu meredam imbasnya terhadap inflasi secara luas," jelas Ishak. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki risiko besar, yaitu potensi peningkatan tekanan pada APBN karena Pertamax, yang sejatinya bukan BBM subsidi, harus ditahan harganya.
Di sisi lain, Robert Winerungan, seorang Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), menyoroti perlunya pemerintah mengantisipasi potensi migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi dengan kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Salah satu usulannya adalah dengan memberlakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu. "Perlu ada aturan yang jelas, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi. Ini penting agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kebijakan subsidi untuk kepentingan pribadi," tegas Robert.
Situasi ini menggambarkan dilema kompleks yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika harga energi global.
Tinggalkan komentar