Redaksibengkulu.co.id melaporkan, hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada tahun 2023 mengejutkan banyak pihak, dengan temuan bahwa sekitar 63% konsumen bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite justru berasal dari kalangan rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Menanggapi temuan ini, Pertamina Patra Niaga (PPN) melalui Corporate Secretary-nya, Roberth M.V. Dumatubun, menegaskan komitmen kuat perusahaan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Roberth menjelaskan, berbagai strategi telah diimplementasikan oleh Pertamina guna mengawasi distribusi Pertalite. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan sistem QR Code, pengawasan ketat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), penertiban serta penindakan tegas oleh aparat penegak hukum terhadap praktik penyelewengan, hingga peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan. "Dengan adanya QR Code, pengawasan BPH Migas, penertiban dan penindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku penyelewengan, serta langkah pengawasan Pemda, saya pikir ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan distribusi tepat sasaran," ujar Roberth kepada redaksibengkulu.co.id pada Kamis (23/4/2026).
Sebelumnya, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti bahwa BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan justru dinikmati oleh mereka yang memiliki daya beli tinggi. "Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ungkap Andry dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncor Anggaran" di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Related Post
Andry juga mengkritisi kebijakan subsidi BBM di Indonesia yang saat ini masih berorientasi pada komoditas. Menurutnya, pendekatan ini berpotensi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi. "Artinya, pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," tegasnya.
Oleh karena itu, Andry mendorong pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi agar ditujukan langsung kepada individu, bukan lagi pada komoditasnya. Dengan model subsidi langsung ini, diharapkan masyarakat yang kurang mampu tetap dapat mengakses produk dengan kualitas yang setara dengan yang dikonsumsi masyarakat mampu. "Jangan sampai dipisahkan, yang tidak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," imbuh Andry.
Ia menambahkan, di tengah gejolak geopolitik global saat ini, tekanan fiskal Indonesia semakin besar karena pemerintah harus mengalokasikan subsidi yang lebih besar agar harga BBM tidak melonjak. "Jadi ini yang tidak kita inginkan ke depannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," pungkas Andry, menekankan pentingnya ketahanan energi demi stabilitas fiskal negara.
Tinggalkan komentar