Laporan : Firdaus
RedAksiBengkulu.co.id BENGKULU UTARA – Anggota Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Slamet Waluyo mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Jasa Angkutan Umum dan Retribusi Pasar untuk apa dibahas jika tidak ada kontribusinya untuk pasar rakyat di Bengkulu Utara ini. Karena, kata Slamet, selama ini jasa retribusi pasar tahun 2012, belum sepenuhnya diberlakukan.
“Kalau nanti (Ranperda Retribusi Jasa Angkutan Umum dan Retribusi Pasar) sudah diperda-kan dan sudah diberlakukan, kami minta supaya dilaksanakan dengan baik dan diikuti sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” katanya yang ditujukan kepada Eksekutif yang hadir pada hearing dengan agenda pembahasan 3 ranperda, Kamis (9/3/2017).
Dijelaskannya juga, bahwa yang terpenting saat ini persoalan Retribusi Pasar yang ada di Bengkulu Utara ini dimonitor bersama. Mengingat, banyak pedagang mengeluh dengan tarif yang ditentukan pada 2012 lalu.
“Diharapkan rapat ini bukan semata seremonial saja tapi ada efek untuk masyarakat. Khususnya bagi para pedagang yang tidak merasa diberatkan dengan aturan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan Bengkulu Utara, Siti Qoriah Rosydiana, seluruh retribusi khususnya untuk retribusi pasar, sejauh ini pihaknya mengaku jika tarif retribusi tersebut terlalu tinggi dan dinilai memberatkan pedagang. Maka dari itu pihaknya berharap dari hearing ini didapati solusi bagi kedua belah pihak.
“Jika tarif retribusi itu nantinya diturunkan, semoga pedagang tidak lagi mengeluh”, kata Siti.
Pertemuan tersebut membahas Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riperda) 2017 sampai 2026. Serta Raperda perubahan atas Perda tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang pencabutan Perda tentang Pengusahaan tambang Mineral dan Batuan.
