Redaksibengkulu.co.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh siap menggerakkan 75 ribu buruh untuk turun ke jalan. Aksi besar-besaran ini direncanakan berlangsung di 38 provinsi pada 15-25 Agustus 2025 mendatang. Demo ini sebagai bentuk penolakan terhadap kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), termasuk transfer data pribadi warga.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan aksi tersebut akan terpusat di kantor-kantor gubernur di berbagai daerah, termasuk di Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, dan di Jakarta, aksi akan digelar di Istana Kepresidenan atau Gedung DPR RI.
"Aksi ini akan dilakukan secara damai dan konstitusional," tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025). Ia menambahkan, aksi ini dipicu oleh ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan tarif Donald Trump, lambatnya pengesahan RUU Perburuhan yang baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2024, dan kondisi buruh saat ini yang semakin memprihatinkan.
Related Post
Said Iqbal menjabarkan enam tuntutan utama yang akan dibawa para buruh dalam aksi tersebut, antara lain: penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai Putusan MK Nomor 168/2024, pengesahan RUU Pemilu terkait pemisahan Pemilu tingkat nasional dan daerah (sesuai Putusan MK 135/2025), penerapan pajak yang berkeadilan bagi buruh (dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus diskriminasi pajak PPh 21 bagi buruh perempuan berkeluarga, dan menolak pajak untuk pesangon, JHT, THR, dan dana pensiun), penolakan transfer data pribadi ke AS, dan pembentukan Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang PHK akibat tarif Trump.
"Enam tuntutan ini merupakan reaksi atas dampak kebijakan tarif Trump dan penurunan daya beli buruh dan masyarakat," pungkas Said Iqbal. Aksi ini diprediksi akan menjadi demonstrasi buruh terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Tinggalkan komentar