JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan langkah efisiensi besar-besaran terhadap alokasi dana Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini berdampak pada pengurangan pagu anggaran lembaga tersebut sebesar Rp 38 triliun dari rencana awal.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto, menjelaskan bahwa pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di awal tahun, BGN sejatinya mengantongi dana sebesar Rp 268 triliun. Namun, melalui kebijakan penyesuaian anggaran terbaru, angka efektif yang kini tersedia adalah Rp 229 triliun.
"Pada awal tahun, pagu anggaran BGN tercatat sebesar Rp 268 triliun. Namun saat ini, setelah dilakukan efisiensi sekitar Rp 38 triliun, pagu efektifnya menjadi Rp 229 triliun," ungkap Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Also Read
Meski terjadi pemangkasan, Sudarto menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat kinerja BGN. Fokus utama pemerintah bukan hanya pada penghematan uang negara, melainkan pada optimalisasi hasil. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu mencapai target sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami sepenuhnya mendukung langkah perbaikan yang dilakukan BGN. Fokus kami bukan sekadar efisiensi, melainkan bagaimana program strategis ini tetap bisa mencapai target dan outcome yang telah ditetapkan," tambahnya.
Di sisi lain, progres program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan angka yang signifikan. Hingga penutupan bulan September 2026, realisasi anggaran untuk program ini telah menyentuh angka Rp 153,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama memaparkan bahwa program tersebut telah memberikan dampak luas dengan menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, distribusi program gizi nasional tetap berjalan secara masif.
