Redaksibengkulu.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini melayangkan kritik pedas kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sentilan ini muncul di tengah kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang signifikan.
Tito mengingatkan agar Pemda tidak terpaku pada besaran dana yang diterima sebelumnya. Dalam Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja, terutama pada pos-pos yang dianggap kurang produktif.
"Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru," tegas Tito, seraya menyarankan Pemda untuk memaksimalkan dana yang ada. Ia menyoroti kecenderungan belanja birokrasi yang berlebihan, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang kurang esensial.
Related Post
Mendagri mendorong agar anggaran lebih difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Ia meyakini, dengan efisiensi dan prioritas yang tepat, Pemda tetap mampu menggenjot pembangunan daerah meski TKD mengalami penurunan.
Tito mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lahat yang mampu menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi. Ia juga mengingatkan pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana semua daerah berhasil bertahan meski pendapatan negara berkurang drastis.
Tinggalkan komentar