Redaksibengkulu.co.id – Perbedaan signifikan terlihat dalam prioritas pembangunan infrastruktur antara era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto. Alokasi anggaran menjadi sorotan utama. Di masa Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan alokasi fantastis mencapai Rp 442,7 triliun di tahun 2024, meningkat dari Rp 392,1 triliun di tahun 2023.
Namun, gambaran berbeda terungkap di era Prabowo. Informasi yang diperoleh dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebutkan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di RAPBN 2026 hanya Rp 118,5 triliun. "PU saja, kalau keseluruhan kita belum hitung," ujar Lasarus. Ia menambahkan, total alokasi untuk infrastruktur jauh lebih rendah dibandingkan era Jokowi yang mencapai angka ratusan triliun rupiah. "Jauh, jauh di bawah (Rp 300 triliun)," tegasnya.
Ketidakjelasan alokasi anggaran infrastruktur ini semakin menguatkan dugaan bahwa sektor ini bukan prioritas utama pemerintahan Prabowo. RAPBN 2026 mencantumkan delapan agenda prioritas, seperti ketahanan pangan, energi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa secara spesifik menyebut infrastruktur.
Related Post
Meskipun Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan infrastruktur tetap prioritas, namun ia menekankan sifatnya sebagai pendukung program lain di kementerian lain. "Infrastruktur masih prioritas, tapi sebagai pendukung di Kemensos, BGN, dan lain-lain," jelasnya.
Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026 memang memasukkan anggaran infrastruktur dalam belanja negara bagian fungsi ekonomi senilai Rp 820,37 triliun. Namun, rincian alokasi untuk infrastruktur tetap tidak dijelaskan secara detail. Terdapat 13 target pembangunan infrastruktur di tahun 2026, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan. Namun, tanpa angka pasti alokasi anggaran, sulit menilai keseriusan pemerintah dalam merealisasikan target tersebut. Pertanyaan besar pun muncul: apakah pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Prabowo?
Tinggalkan komentar