JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, tengah menyiapkan terobosan baru untuk memangkas panjangnya antrean konsultasi bagi para pelaku industri. Langkah strategis ini diambil dengan rencana menambah frekuensi Hari Pelayanan Publik yang semula hanya dilakukan satu kali dalam seminggu menjadi dua kali seminggu.
Sarmuji menekankan bahwa dalam menghadapi kompetisi industri global yang kian sengit, peningkatan kualitas layanan tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan fasilitas fisik semata. Menurutnya, transformasi harus menyentuh aspek fundamental seperti perbaikan sistem kerja, penyederhanaan birokrasi, hingga percepatan durasi penyelesaian layanan.
"Selama ini, Hari Pelayanan Publik kita hanya dilaksanakan setiap hari Kamis. Saya telah menginstruksikan agar frekuensinya ditambah menjadi dua hari dalam seminggu, misalnya pada hari Selasa dan Kamis. Tujuannya jelas, agar masyarakat dan pelaku industri memiliki ruang konsultasi yang lebih luas sehingga antrean tidak lagi menumpuk," ujar Sarmuji dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).
Also Read
Ia menambahkan bahwa di era modern ini, kecepatan adalah kunci kemenangan. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator wajib menyediakan layanan yang efisien dan adaptif agar mampu mengimbangi dinamika dunia usaha.
"Saat ini, industri besar sekalipun bisa tumbang jika kalah cepat dengan industri yang lebih lincah. Sebagai akselerator, pemerintah harus memastikan layanan publik berjalan lebih cepat guna menjawab kebutuhan nyata para pelaku industri," tegasnya.
Data internal Kemenperin menunjukkan lonjakan permintaan konsultasi yang sangat signifikan. Sejak Maret 2024, kapasitas konsultasi tatap muka melonjak drastis dari yang sebelumnya hanya melayani 25 perusahaan per hari, kini mampu menangani hingga 130 perusahaan per hari. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan Indeks Pelayanan Publik Kemenperin yang mencapai angka 4,58 pada tahun 2025 dengan predikat pelayanan prima.
Selain layanan tatap muka, Kemenperin juga telah mengoptimalkan kanal digital. Berdasarkan catatan per Juli 2026, tercatat sebanyak 3.077 konsultasi masuk melalui WhatsApp, 2.188 melalui pertemuan langsung, dan 617 melalui surat elektronik. Selain itu, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) kini telah menyediakan 241 jenis layanan digital untuk memudahkan para pelaku usaha.
"Pelayanan publik, baik dalam hal perizinan maupun konsultasi, memang sudah menunjukkan tren positif. Namun, bagi saya, standar ‘baik’ saja tidaklah cukup. Kita harus terus berinovasi untuk mencapai standar yang lebih tinggi demi kepuasan masyarakat dan pelaku industri. Kecepatan adalah prioritas utama kami," tutup Sarmuji.
