JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan peringatan keras terkait dinamika geopolitik global yang kian memanas. Ia menyoroti ambisi Amerika Serikat (AS) yang dinilai memiliki agenda tersendiri untuk mendominasi Selat Hormuz serta potensi keterlibatan dalam konflik antarnegara, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dunia.
Dalam acara Investor Daily Summit 2026 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026), Suahasil menjelaskan bahwa gejolak politik internasional memiliki korelasi langsung dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Ketegangan di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Eropa, diprediksi akan memicu fragmentasi perdagangan global yang cukup signifikan.
"Dunia saat ini sedang berada dalam situasi geopolitik yang sangat dinamis. Amerika memiliki tujuannya sendiri, termasuk keinginan menguasai Selat Hormuz dan menyerang negara lain. Di sisi lain, ketegangan di Eropa juga masih terus berlanjut," ungkap Suahasil di hadapan para peserta summit.
Also Read
Ia menambahkan bahwa meskipun setiap negara memiliki ketergantungan terhadap arus barang dan jasa lintas negara, fragmentasi perdagangan ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan ekonomi nasional.
Meski dibayangi ketidakpastian global, Suahasil menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia saat ini masih tergolong tangguh jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang menyentuh angka 5,29%, hanya kalah dari India. Selain itu, tingkat inflasi Indonesia juga dinilai masih berada dalam batas yang terkendali, yakni di kisaran 3,28%.
Namun, pemerintah tetap waspada terhadap fluktuasi harga komoditas global, terutama minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak berpotensi menekan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli dan stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.
Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM ini berdampak pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selisih harga akibat kenaikan minyak dunia akan ditutup melalui dana subsidi yang bersumber dari pendapatan negara.
"Selisih subsidi tersebut ditanggung oleh pendapatan negara yang berasal dari pajak. Ini adalah bentuk gotong royong melalui instrumen APBN agar ekonomi masyarakat tetap berjalan stabil," pungkasnya.
