Bapanas Gercep! Gudang Bulog Digerebek Usai Temuan Beras Busuk?

Artikel:

Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bergerak cepat menyusul temuan 1.200 ton beras Bulog yang diduga mengalami penurunan mutu. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat harus berkualitas baik dan aman dikonsumsi.

Temuan beras yang tidak layak konsumsi ini bermula dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), di Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Arief mengakui bahwa stok beras di gudang Bulog terdiri dari stok lama dan baru, namun perawatan stok tetap menjadi prioritas.

"Intinya kalau beras yang dibagikan ke masyarakat harus bagus, nggak boleh alasan apapun," tegas Arief di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Bapanas menugaskan Bulog untuk memastikan bantuan pangan yang disalurkan berkualitas baik.

Tidak hanya beras bantuan pangan, Arief juga memastikan kualitas beras untuk program Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan (SPHP) harus tetap terjaga. Untuk memastikan hal ini, Bapanas telah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan acak di gudang-gudang Bulog.

"Badan Pangan juga mengirim tim ke Bulog untuk mengecek secara random. Kita minta kepada Direksi Bulog, Pincab (pimpinan cabang), Pinwil (pimpinan wilayah) untuk cek di setiap gudangnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Titiek Soeharto menemukan beras lokal yang telah disimpan lebih dari setahun di gudang Bulog Tabahawa mengalami perubahan warna dan penurunan kualitas. Ia mempertanyakan mengapa beras tersebut tidak segera disalurkan kepada masyarakat.

Titiek juga menyoroti kondisi beras yang akan dikemas untuk program SPHP, yang menurutnya tidak layak dibagikan kepada masyarakat karena kualitasnya yang menurun. Ia mendesak Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Perum Bulog untuk segera menyalurkan stok lama agar kualitasnya tidak semakin memburuk. Titiek menegaskan bahwa Bulog hanya berperan sebagai operator gudang, sementara kebijakan distribusi ditentukan oleh kementerian teknis dan Bapanas.