JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan langkah besar dengan menyuntikkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam jumlah fantastis, yakni mencapai Rp 720 triliun. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan proyeksi awal anggaran TKD dalam APBN 2026 yang sebelumnya hanya dipatok sebesar Rp 693 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa penambahan alokasi dana tersebut merupakan bentuk respons cepat pemerintah pusat terhadap berbagai dinamika dan kebutuhan mendesak yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, suntikan dana tambahan ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas fiskal di tingkat daerah.
"Dalam APBN awal, alokasi TKD adalah Rp 693 triliun. Namun, dengan berbagai penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan riil di lapangan, saat ini totalnya telah menyentuh angka Rp 720 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Also Read
Suahasil memaparkan bahwa salah satu pemicu utama pembengkakan anggaran ini adalah penanganan bencana alam. Pemerintah telah mengucurkan tambahan dana sebesar Rp 10,6 triliun khusus untuk membantu daerah-daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Tak berhenti di situ, bantuan darurat juga terus mengalir melalui berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain penanganan bencana, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada stabilitas belanja daerah. Tercatat, terdapat tambahan dana sebesar Rp 20,5 triliun yang dialokasikan untuk membantu kabupaten dan kota yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan belanja pegawai serta program pembangunan lainnya.
"Kami melihat adanya kesulitan pada APBD di beberapa wilayah, sehingga tambahan transfer sebesar Rp 20,5 triliun ini kami berikan untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai dan program prioritas lainnya," tambah Suahasil.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti bahwa pemerintah pusat melakukan pengawasan secara mendalam terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh pelosok negeri. Dengan pemantauan yang detail, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah mana yang membutuhkan dukungan ekstra, baik karena faktor bencana maupun kendala administratif fiskal.
Saat ini, pemerintah juga tengah mengupayakan penyelesaian Rencana Induk penanganan bencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
