Redaksibengkulu.co.id – Pergerakan harga minyak mentah dunia mengalami koreksi signifikan pada perdagangan Senin (2/11) pagi. Penurunan ini terjadi menyusul adanya angin segar dari meja diplomasi, di mana pejabat tinggi Iran dan Qatar dilaporkan telah melakukan perundingan intensif selama tiga hari berturut-turut guna meredam ketegangan konflik di Timur Tengah.
Berdasarkan data pasar, minyak mentah jenis Brent mengalami penurunan sebesar US$ 1,59 atau merosot 1,40% ke level US$ 111,84 per barel. Tren negatif ini juga diikuti oleh minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) milik Amerika Serikat yang turun US$ 1,56 atau sekitar 1,50% ke posisi US$ 102,56 per barel.

Sebelumnya, harga minyak sempat menyentuh level tertinggi dalam enam bulan terakhir pada penutupan Oktober. Lonjakan tersebut dipicu oleh kekhawatiran pasar akan eskalasi perang antara AS-Israel dengan Iran, terutama menjelang pemilu sela di Amerika Serikat.
Also Read
Tim Waterer, Kepala Analis Pasar dari KCM Trade, menjelaskan bahwa kemajuan diplomasi dan absennya aksi militer besar selama akhir pekan telah berhasil mendinginkan tensi pasar. Namun, ia memperingatkan bahwa pelaku pasar tetap harus waspada. Menurutnya, retorika politik terkait Iran masih berisiko memicu lonjakan harga Brent hingga mendekati angka US$ 120 per barel pasca-pemilu AS.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan sinyal optimis terkait hasil pertemuan dengan mediator Qatar. Ia menyebut perundingan menunjukkan progres positif, meski Iran tetap menyatakan kesiapannya dalam menghadapi segala kemungkinan, baik melalui jalur diplomasi maupun pertahanan.
Upaya perdamaian ini menjadi sangat krusial mengingat maraknya gangguan terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz yang berdampak langsung pada pembengkakan biaya energi dan logistik global.
Sementara itu, dari sisi suplai, negara-negara anggota OPEC+, termasuk Rusia, telah mengambil keputusan dalam pertemuan hari Minggu kemarin. Kelompok ini sepakat untuk mempertahankan target produksi pada bulan Desember mendatang. Langkah ini sekaligus mematahkan ekspektasi pasar mengenai adanya perubahan kebijakan produksi dalam waktu dekat, mengingat tantangan rantai pasok akibat konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut.




