Family Office: Mimpi Luhut Terganjal Restu APBN?

Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Proyek ambisius family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menemui jalan terjal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak untuk mendanai inisiatif tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, apa sebenarnya family office yang menjadi rebutan ini?

Family office, atau Wealth Management Consulting (WMC), adalah firma penasihat manajemen kekayaan yang secara eksklusif melayani individu atau keluarga dengan aset sangat tinggi. Tujuannya, memfasilitasi investasi para konglomerat global di Indonesia tanpa terbebani pajak yang signifikan. Wacana ini sebenarnya bukan barang baru, Luhut telah menggulirkannya sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya sejak tahun 2024.

DEN berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali sebagai magnet investasi asing. Fasilitas ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi aliran dana investasi luar negeri ke berbagai sektor riil. Sempat ditargetkan mulai beroperasi Februari 2025, implementasinya masih dalam tahap persiapan. Luhut sendiri optimistis pembentukan family office akan berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto dan bisa beroperasi tahun ini. Bahkan, pemerintah telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio, pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

Namun, harapan tersebut tampaknya harus ditunda. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan dialokasikan untuk mendanai pendirian family office. "Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Ia hanya akan mengalokasikan anggaran untuk program yang tepat sasaran, tepat waktu, dan minim kebocoran. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami konsep family office meskipun sering dibicarakan oleh Luhut.