Redaksibengkulu.co.id melaporkan, dunia kini dihadapkan pada lonjakan utang global yang mengkhawatirkan. Menurut data terbaru dari Institute of International Finance (IIF), total utang global telah membengkak sebesar US$10 triliun, atau setara dengan Rp 179,14 kuadriliun (dengan kurs Rp 17.914/US$), hanya dalam paruh pertama tahun 2026. Akibatnya, akumulasi utang global kini mencapai angka fantastis US$365 triliun.
Kenaikan signifikan ini terjadi seiring dengan melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah jangka menengah dan panjang di berbagai negara ekonomi besar. Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Inggris adalah beberapa di antaranya yang mengalami kenaikan imbal hasil ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir. Fenomena ini mencerminkan kegelisahan investor yang kian meningkat terhadap berbagai faktor, mulai dari suku bunga yang terus naik, biaya energi yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, hingga tingginya belanja pemerintah.
IIF, lembaga keuangan yang berbasis di Washington, secara khusus menyoroti bahwa sejumlah negara ekonomi utama kini menghadapi defisit anggaran yang besar dan biaya bunga yang semakin tinggi. Kondisi ini, menurut IIF, seringkali diasosiasikan dengan negara-negara berkembang yang terjerat masalah utang. Data menunjukkan, negara-negara maju telah membayar bunga lebih dari US$3,3 triliun atas obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara internasional sepanjang tahun lalu. Angka ini bahkan melampaui pengeluaran global untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang mencapai US$2,6 triliun, belanja pertahanan US$3,1 triliun, maupun investasi energi bersih sebesar US$2,3 triliun.
Also Read
Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa rasio utang telah menjadi isu politik yang krusial dan akan menjadi sorotan utama dalam pemilihan umum mendatang. IIF mengidentifikasi adanya "siklus setan" antara pemilihan umum dan solusi cepat jangka pendek yang justru menciptakan kerentanan jangka panjang, mengingat utilitas marginal dari utang yang lebih tinggi cenderung menurun. "Seiring kenaikan suku bunga acuan, beban bunga diperkirakan akan melonjak, sementara tekanan struktural dari pengeluaran perawatan kesehatan dan pensiun publik sebagian besar masih belum ditangani," demikian ungkap riset IIF yang dikutip dari CNBC, baru-baru ini.
Senada dengan IIF, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai bahwa kenaikan imbal hasil obligasi merupakan sinyal kuat akan perlunya upaya lebih besar dalam mengendalikan dan mengalokasikan kembali pengeluaran pemerintah. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan efisiensi sektor publik dan penguatan pendapatan negara. Reformasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan utang dalam jangka panjang, sekaligus memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk merespons berbagai guncangan ekonomi di masa depan.
Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam wawancara dengan BBC pekan ini, menggambarkan peningkatan tingkat utang global sebagai "naik tangga" akibat berbagai guncangan terhadap ekonomi dunia. Ia menyoroti minimnya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan mendesak ini. "Ada dua hal yang harus dilakukan: menurunkan tingkat utang, memprioritaskan konsolidasi fiskal, dan memastikan bank sentral memenuhi mandat mereka untuk stabilitas harga," tegas Georgieva. Ia menambahkan, "Tidak mungkin cukup menekankan betapa pentingnya untuk memiliki keberanian mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini adalah langkah-langkah yang sulit secara politis, tetapi langkah-langkah yang perlu diambil."
Kondisi utang global yang terus membengkak ini menjadi alarm keras bagi stabilitas ekonomi dunia, menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari para pembuat kebijakan di seluruh negara.
