Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diproyeksikan menghadapi defisit anggaran yang signifikan untuk tahun 2027, mencapai Rp 121,34 triliun dari total kebutuhan Rp 219,81 triliun. Angka fantastis ini muncul dari perhitungan rencana pembangunan infrastruktur, kontrak-kontrak yang sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Namun, Menteri PU Dody Hanggodo dengan tegas menyatakan bahwa kondisi ini tidak akan menghambat kinerja kementerian dan menjamin semua program tetap berjalan aman terkendali.
Kebutuhan anggaran sebesar Rp 219,81 triliun tersebut merupakan estimasi menyeluruh untuk membiayai berbagai proyek vital di sektor infrastruktur. Ironisnya, pagu indikatif yang diterima Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 baru menyentuh angka Rp 98,47 triliun. Ini menyisakan selisih Rp 121,34 triliun yang belum terakomodasi dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
Meski demikian, Menteri Dody Hanggodo tidak menunjukkan kekhawatiran berlebihan. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan proyek prioritas secara cermat. "Kita kan sudah prioritaskan dengan anggaran yang ada kita mau mengerjakan apa," ujarnya, menegaskan bahwa fokus akan diberikan pada proyek-proyek esensial.
Also Read
Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa pengalaman menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penganggaran. Jika Kementerian PU mendapatkan penugasan proyek tambahan di kemudian hari, biasanya akan diikuti dengan alokasi dana tambahan. "Jadi kalau ada tambahan ya kita, kayak seperti 2026 saja, kita dikasih tambahan ya kita buat mendesain sesuatu yang baru lagi," kata Dody, menyinggung bahwa sebagian besar kekurangan anggaran saat ini juga berasal dari pos penanganan bencana yang fluktuatif.
Strategi lain yang akan ditempuh untuk menutupi celah anggaran adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau lebih jauh lagi, melibatkan sektor swasta dalam proses pendanaan maupun pengerjaan proyek infrastruktur. "Beberapa tempat juga pasti kita dorong ke sana. Arahan persediaan begitu, kan? Tapi di dorong swasta ikut masuk," jelasnya. Dody juga menyebutkan penggunaan skema pinjaman (loan) untuk proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan jalan di perbatasan, sebagai solusi pendanaan yang sudah umum.
Dengan berbagai strategi dan keyakinan tersebut, Dody Hanggodo optimistis bahwa kekurangan anggaran sebesar Rp 121,34 triliun tidak akan menjadi kendala berarti dalam operasional atau kegiatan sehari-hari kementerian yang dipimpinnya. "Jadi aman lah, menurut saya sih aman lah," tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2027 masih relatif jauh, memberikan waktu yang cukup untuk proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut. "Proses saja, proses seperti biasa. Masih lama 2027, sekarang lho masih budal Juni. Tenang bos, aman bos," pungkasnya, mencoba menenangkan berbagai pihak.
