Redaksibengkulu.co.id – Suasana di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin siang memanas dengan kedatangan delegasi tokoh masyarakat Pulau Dewata. Mereka secara tegas menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan pembangunan Bandara Internasional baru di Bali Utara, sebuah proyek yang telah lama dinantikan dan pernah menjadi komitmen Prabowo sebelum dan sesudah menjabat sebagai kepala negara.
Para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), bersama tokoh masyarakat Kubutambahan-Kabupaten Buleleng, serta utusan para Raja dan Sultan di Nusantara, menyampaikan aspirasi langsung ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Mereka mendesak agar janji pembangunan infrastruktur vital ini segera diwujudkan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima langsung delegasi tersebut. Dalam keterangan resminya pada Jumat (17/7/2026), Dudung berjanji akan segera meneruskan aspirasi krusial ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa proses penentuan lokasi dan kebijakan penunjang lainnya dapat dikaji secara cepat, tepat, dan transparan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh.
Also Read
P3SB dalam pernyataan resminya mengingatkan bahwa komitmen pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini pertama kali disampaikan oleh Prabowo pada 13 Februari 2024, sebelum ia resmi menjabat sebagai presiden. Komitmen tersebut diperkuat kembali pada 3 November 2024, setelah Prabowo terpilih, melalui publikasi di berbagai media.
Lebih lanjut, landasan hukum yang kuat untuk proyek ini telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Perpres tersebut secara eksplisit menetapkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, lengkap dengan pembangunan jalan tol penghubung Bali Selatan-Bali Utara. "Dengan demikian, pembangunan bandara ini telah menjadi kebijakan resmi negara yang patut segera dilaksanakan, mengingat masyarakat Bali telah menantikannya selama lebih dari satu dekade," tulis P3SB.
Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, menjelaskan bahwa kehadiran mereka di KSP adalah untuk meminta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Pulau Dewata. "Saat ini, pusat ekonomi dan infrastruktur masih bertumpu di selatan, sehingga generasi muda di utara terpaksa merantau dan membuat wilayah selatan semakin padat," ujar Ida. Ia menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan.
Dukungan juga datang dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Ketua Umum FSKN, Mapparessa, menambahkan bahwa keterlibatan para raja dan sultan se-Nusantara merupakan bentuk dukungan nyata dari lembaga adat. Kehadiran mereka bertujuan membantu pemerintah menjaga keseimbangan antara kemajuan infrastruktur fisik dan kelestarian budaya lokal yang menjadi ciri khas Bali.
Dalam audiensi bersama KSP, para tokoh adat dan masyarakat memaparkan beberapa poin penting terkait konsep pembangunan bandara. Bandara diusulkan dibangun di lepas pantai (offshore) wilayah Kubutambahan, Buleleng. Konsep ini dipilih untuk menghindari penggusuran permukiman warga, serta menjaga kesucian situs-situs adat dan pura yang tersebar di daratan Bali. Selain itu, proyek strategis ini dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena seluruh pendanaan dan investasi akan bersumber dari sektor swasta. Masyarakat Bali kini menanti realisasi janji yang telah lama menggantung ini, berharap Bandara Internasional Bali Utara segera menjadi kenyataan.
