JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa penyaluran Kredit Program Pemerintah mencatatkan angka yang sangat fantastis. Hingga tanggal 27 Oktober 2026, total dana yang telah dikucurkan menyentuh angka Rp 294,6 triliun yang telah dinikmati oleh 4,24 juta debitur di seluruh Indonesia. Pencapaian ini bahkan melampaui total penyaluran sepanjang tahun 2025 yang berada di angka Rp 275,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pemberian kredit bersubsidi biasa. Menurutnya, instrumen ini dirancang khusus untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendongkrak produktivitas masyarakat.
"Keberhasilan program ini kita ukur dari seberapa banyak usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, hingga meningkatnya kesejahteraan keluarga di Indonesia," ungkap Airlangga sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (1/11/2026).
Also Read
Airlangga juga menyoroti peran vital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil semakin terbuka lebar. Hal ini terbukti dari porsi KUR terhadap total kredit UMKM yang kini melonjak hingga 30,6%, meningkat drastis dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 14,7%.
Khusus pada tahun 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp 265,9 triliun, atau setara dengan 90,1% dari target tahunan.
Menilik sejarahnya, Airlangga menjelaskan transformasi besar terjadi sejak skema penjaminan KUR dimulai pada 2007. Pada 2015, program ini beralih ke skema subsidi bunga yang berhasil memangkas suku bunga dari 12% menjadi hanya 6%. Sejak transisi tersebut, total penyaluran kredit program telah menembus angka Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.
Saat ini, pemerintah menjalankan lima skema utama yang selaras dengan visi Asta Cita, yakni:
- KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- Kredit Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)
- KIPK (Kredit Industri Padat Karya)
- KPP (Kredit Program Perumahan)
- KPPS (Kredit Perempuan Prasejahtera)
Kelima skema ini bertujuan mendukung swasembada pangan, memperkuat industri padat karya, menyukseskan Program 3 Juta Rumah, hingga pemberdayaan perempuan. Menariknya, kualitas kredit tetap terjaga dengan 68% pembiayaan mengalir ke sektor produktif, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah di angka 2,14%.
Ke depannya, pemerintah berkomitmen memperkuat digitalisasi dan integrasi data agar UMKM bisa lebih cepat "naik kelas". Salah satu fokus utama adalah Kredit Program Perumahan yang ditargetkan mencapai Rp 50 triliun. Selain itu, terdapat program KPPS yang menawarkan pinjaman hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8% tanpa agunan tambahan, lengkap dengan pendampingan bagi perempuan prasejahtera.
"Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program ini. Kami belajar dari praktik terbaik dunia untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, kita akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif," tutup Airlangga.
