Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah bergerak cepat menstabilkan harga pakan ternak dengan menggelontorkan 52.400 ton Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) kepada 2.109 peternak layer mandiri di 16 provinsi. Langkah ini mulai direalisasikan pada awal Oktober, dan per 2 Oktober, hampir 300 ton jagung telah didistribusikan melalui koperasi dan asosiasi peternak.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa harga jagung dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ini ditetapkan Rp 5.000 per kilogram di gudang Bulog dan maksimal Rp 5.500 per kilogram sampai di tingkat peternak. Selisih harga yang ditanggung Bulog akan disubsidi pemerintah melalui anggaran NFA sebesar Rp 78,6 miliar, dengan asumsi subsidi Rp 1.500 per kilogram.
"Ini adalah wujud kehadiran pemerintah dalam mendukung produsen pangan pokok strategis dalam negeri. Saat harga jagung pakan berfluktuasi, pemerintah menyalurkan CJP yang berasal dari jagung produksi dalam negeri yang diserap sejak awal tahun," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).
Related Post
Intervensi ini mulai menunjukkan hasil. Data Panel Harga Pangan NFA mencatat, rata-rata harga jagung di tingkat peternak pada 2 Oktober turun 0,64% menjadi Rp 6.644 per kilogram, dibandingkan Rp 6.687 per kilogram pada minggu sebelumnya.
Meski demikian, Arief menekankan pentingnya intensifikasi intervensi pemerintah terhadap harga jagung pakan. Pasalnya, Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung kadar air 15% di tingkat peternak adalah Rp 5.800 per kilogram, sehingga harga saat ini masih di atas HAP.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa telur ayam ras dan ayam ras pedaging menjadi penyebab utama kenaikan indeks harga yang diterima petani di subsektor peternakan. Indeks harga yang diterima peternak unggas pada September 2025 mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu 126,02.
"Pemerintah menyadari fluktuasi harga jagung pakan harus segera diredam agar tidak berdampak pada harga telur dan daging ayam. SPHP jagung 52.400 ton ini menjadi instrumen stabilisasi pemerintah. Kami berharap program ini tuntas pada Oktober dan memberikan dampak positif sebagai peredam harga," pungkas Arief.
Tinggalkan komentar