JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa sebuah temuan luar biasa terkait kekayaan alam Indonesia baru saja terungkap ke publik. Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membeberkan adanya lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki nilai cadangan fantastis, yakni mencapai Rp 5.400 triliun atau setara dengan US$ 300 miliar.
Berdasarkan keterangan Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/10/2026), komoditas utama yang terkandung dalam lima konsesi tersebut adalah emas dan tembaga. Kekayaan alam ini dipastikan telah melalui studi cadangan yang mendalam, sehingga statusnya sudah masuk dalam kategori cadangan terbukti (proven).
"Komoditasnya adalah tembaga dan emas," ungkap Bahlil menjelaskan potensi besar tersebut.
Also Read
Terkait persebaran lokasinya, Bahlil menyebutkan bahwa deposit mineral berharga ini tersebar di beberapa wilayah strategis, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua, serta beberapa daerah lainnya yang saat ini tengah dalam proses pendalaman potensi.
Temuan ini sebelumnya telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan bahwa dari sekian banyak izin tambang yang ada di Indonesia, hanya lima konsesi inilah yang memiliki nilai cadangan yang sangat signifikan dan siap untuk segera masuk ke tahap produksi.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara ini harus benar-benar ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Prabowo menyoroti fenomena banyaknya izin tambang yang diberikan kepada perusahaan, namun tidak dikelola secara optimal atau justru terbengkalai. Oleh karena itu, ia meminta adanya seleksi yang jauh lebih ketat dalam pemberian izin di masa mendatang.
"Pemberian izin harus melihat kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan potensi lokasi tersebut. Jangan sampai ada pembagian IUP yang serampangan," tegas Presiden.
Langkah evaluasi mendalam kini tengah dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa pengelolaan lima konsesi raksasa ini dapat memberikan dampak ekonomi maksimal bagi negara tanpa mengabaikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
