IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028? Gedung DPR-MA Siap Desember 2027!

Redaksibengkulu.co.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk Gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA), akan tuntas pada Desember 2027. Target ini selaras dengan rencana penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Pembangunan infrastruktur pendukung pemerintahan, seperti kompleks DPR dan MA, merupakan bagian penting dari tahap kedua pembangunan IKN.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Otorita IKN, Almi Mardhani, menyatakan bahwa saat ini proses lelang atau tender untuk proyek kawasan legislatif dan yudikatif tengah berlangsung. "Mudah-mudahan (tender) berkontrak akhir Oktober. Harapannya proyek berjalan selama 840 hari atau sekitar 27-28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027," ujar Almi dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Almi saat kunjungan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim), Kementerian Keuangan, Tri Budhianto ke IKN. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN juga ditinjau, termasuk Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya.

Target penyelesaian pembangunan IKN pada 2028 telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres tersebut menetapkan pembangunan IKN sebagai salah satu kegiatan prioritas utama, dengan fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan KIPP seluas 800-850 hektare, 20% pembangunan gedung perkantoran, 50% pembangunan hunian layak, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan. Semua ini bertujuan untuk mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.