BANDUNG – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait wacana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas oleh PT KAI (Persero). Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai apakah rencana pengadaan armada bekas tersebut akan disetujui atau tidak.
Dudy menegaskan bahwa diperlukan koordinasi lintas sektoral yang mendalam sebelum sebuah kebijakan diambil. Ia berencana menggelar pertemuan strategis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian hingga BPI Danantara, guna merumuskan sikap pemerintah yang solid. Pertemuan penting tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan depan, sekitar tanggal 7 Oktober 2026.
"Kami perlu duduk bersama untuk memetakan kebutuhan riil dari pihak KAI, sekaligus mempertimbangkan kekhawatiran dari pihak INKA. Kami harus berdiskusi dengan BUMN agar kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran," ungkap Dudy dalam sebuah diskusi di Mercure Bandung City Centre, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Also Read
Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa kewenangan Kementerian Perhubungan terbatas pada aspek teknis, yakni memastikan apakah armada KRL bekas yang akan didatangkan masih layak operasi dan memenuhi standar keselamatan penumpang. Sementara itu, urusan perizinan impor sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Perdagangan.
Dudy menekankan pentingnya mencari "jalan tengah" agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang. Di satu sisi, lonjakan jumlah penumpang menuntut penambahan armada secara cepat, namun di sisi lain, kebijakan impor tidak boleh mematikan geliat industrialisasi perkeretaapian nasional yang sedang dibangun.
"Kita harus bijak. Kita ingin memenuhi kebutuhan transportasi, namun kita juga wajib melindungi industri dalam negeri. Kita tidak bisa memaksakan satu opsi saja tanpa melihat keterbatasan yang ada. Kita butuh road map yang jelas untuk pengadaan KRL ini," tegasnya.
Di sisi lain, PT KAI Commuter Indonesia menyatakan optimisme mereka untuk bisa merealisasikan impor KRL bekas pada akhir tahun ini secara bertahap. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menjajaki ketersediaan rangkaian kereta dengan operator di Jepang.
"Kami sedang berkoordinasi terkait ketersediaan unit dan jadwal kedatangannya. Kami juga tengah mengupayakan dispensasi Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB) kepada kementerian terkait," ujar Karina.
Mengenai rincian jumlah rangkaian serta estimasi anggaran yang dibutuhkan, pihak KAI Commuter menyebutkan bahwa seluruh detail tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif dengan pihak operator di Jepang serta koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
