JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memberikan respons positif terhadap gagasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya prioritas penggunaan gas bumi untuk kebutuhan domestik. Langkah ini dinilai selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam demi kemakmuran bangsa.
Sarmuji menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen penuh untuk memastikan sektor industri mendapatkan jatah pasokan gas yang cukup. Fokus utama saat ini diarahkan pada wilayah Jawa bagian barat dan Lampung yang tengah mengalami urgensi kebutuhan energi tersebut.
"Kami mendukung penuh arahan Presiden untuk mendahulukan kepentingan nasional. Kemenperin akan berkoordinasi intensif agar industri mendapatkan porsi pasokan gas yang memadai, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Lampung," ujar Sarmuji dalam keterangan resminya, Jumat (23/10/2026).
Also Read
Lebih lanjut, Sarmuji memaparkan bahwa peran gas bumi sangat krusial bagi keberlangsungan manufaktur nasional. Gas tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi penggerak mesin, tetapi juga sebagai bahan baku vital. Sebagai contoh, industri pupuk dan petrokimia sangat bergantung pada gas sebagai komponen utama produksi. Sementara itu, sektor keramik, kaca, hingga baja memerlukan stabilitas pasokan energi dengan harga yang kompetitif agar tetap bisa bersaing.
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin, realisasi pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Barat pada tahun 2025 baru mencapai angka 65,69 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya celah kebutuhan yang besar yang harus segera dipenuhi.
"Masih ada ruang kosong yang harus kita isi. Setiap tambahan pasokan gas domestik adalah peluang emas untuk memperkuat daya saing industri kita, menjaga kapasitas produksi pabrik tetap optimal, sekaligus melindungi ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat," tambahnya.
Kebijakan mengutamakan gas untuk dalam negeri ini juga merupakan implementasi dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Target jangka panjangnya adalah melakukan pengurangan ekspor gas secara bertahap dan mengalihkan alokasi tersebut untuk memperkuat fondasi industri nasional.
Sarmuji menyadari bahwa penguatan pasokan ini memerlukan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kemenperin akan bersinergi dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian ESDM, serta seluruh pemangku kepentingan terkait guna menjamin kepastian stok dan stabilitas harga gas bagi para pelaku industri.
"Hilirisasi hanya bisa berjalan jika industrinya kuat, dan industri yang kuat memerlukan jaminan energi serta bahan baku. Di sinilah peran strategis Kemenperin akan dioptimalkan," tutupnya.
