redaksibengkulu.co.id – Langkah mengejutkan diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memutuskan untuk menghentikan proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Purwakarta. Proyek ambisius yang berdiri di atas lahan 8.000 meter persegi ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan seluas 11 hektare dengan nilai investasi fantastis mencapai Rp3,5 triliun.
Keputusan sepihak ini memicu kekhawatiran serius mengenai stabilitas iklim investasi di Indonesia. Padahal, pemerintah pusat tengah gencar mengejar target investasi pusat data AI hingga menyentuh angka Rp360 triliun. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 182 pusat data yang mayoritas terkonsentrasi di Jakarta dan Batam, dengan Jawa Barat sebagai salah satu zona strategis yang telah ditetapkan.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, menilai kebijakan di Jawa Barat ini dapat menjadi bumerang bagi ekonomi nasional. Menurutnya, penghentian proyek dengan alasan lingkungan dan pasokan air secara mendadak dapat merusak kepercayaan investor.
Also Read
"Praktik kebijakan yang merusak iklim investasi seperti ini menjadi kendala besar bagi masa depan ekonomi kita, yang saat ini pertumbuhannya sedang tertahan di angka 5 persen," ujar Didik dalam keterangan resminya, Minggu (4/10/2026).
Didik memberikan peringatan keras agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ia mencontohkan era 1980-an, di mana Indonesia sempat menjadi pemain utama industri semikonduktor dunia. Namun, karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung otomatisasi dan lebih mengutamakan tenaga kerja manual, raksasa teknologi seperti Fairchild Semiconductor dan Monsanto akhirnya hengkang ke Penang, Malaysia.
"Dulu kita kehilangan peluang besar karena kebijakan yang tidak sinkron dengan kebutuhan teknologi canggih. Akibatnya, Malaysia yang kini menguasai 13 persen pangsa pasar global untuk pengujian dan perakitan chip," tambahnya.
Kondisi serupa dikhawatirkan terjadi di Jawa Barat. Ketidakpastian hukum dan kebijakan daerah yang berubah-ubah dianggap sebagai pukulan telak bagi para pemodal global. Didik mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi agar pemerintah daerah lebih pro-investasi.
Di sisi lain, peluang besar justru terlihat di Batam. Seiring dengan pembatasan pembangunan pusat data di Singapura akibat keterbatasan lahan dan energi, Batam diprediksi akan menjadi hub utama. Potensi investasi di Batam diperkirakan mencapai US$ 15 miliar hingga US$ 20 miliar.
Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7 persen, Batam memiliki modal kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan baru melalui infrastruktur cloud dan AI, menyusul komitmen investasi besar dari pemain global seperti AWS dan Firmus. Jika Jawa Barat gagal memberikan kepastian, maka momentum emas ekonomi digital ASEAN ini bisa saja meleset dari genggaman Indonesia.
