Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, ternyata berdampak signifikan bagi kelangsungan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kondisi ini.
Vanda menjelaskan, kelangkaan BBM memaksa BP-AKR untuk mengambil langkah-langkah efisiensi demi mempertahankan operasional. Salah satunya adalah penyesuaian jam operasional dan pemangkasan biaya. Tujuannya jelas, agar perusahaan tetap mampu menggaji karyawan. Namun, ia tak menampik, jika kondisi ini terus berlanjut, opsi merumahkan karyawan menjadi risiko yang tak terhindarkan.
"Saat ini kami belum merumahkan karyawan kami, namun itu dapat menjadi satu risiko," tegas Vanda dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Rabu (1/10/2025). Ia berharap, solusi konkret segera ditemukan agar nasib para pekerja tidak terkatung-katung.
Related Post
Lebih lanjut, Vanda mengungkapkan bahwa krisis BBM ini memaksa BP-AKR untuk mengevaluasi ulang rencana ekspansi bisnisnya. Target ambisius untuk membuka 250 SPBU hingga tahun 2030, kini berada di ujung tanduk. Ketidakpastian pasokan BBM menjadi pertimbangan utama.
"Selain itu juga kami sampai tahun 2030, itu kami berniat untuk membuka 250 SPBU. Namun hal ini harus kami evaluasi ulang nih, kalau misalnya melihat kejadian yang sekarang. Bagaimana nantinya ke depannya kepastian mengenai supply," jelasnya.
Ironisnya, Vanda menyebutkan bahwa stok BBM jenis bensin di SPBU BP-AKR kini sangat terbatas. Bahkan, hanya tersisa di satu atau dua SPBU saja, dan diperkirakan akan habis pada akhir bulan ini. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi keberlangsungan bisnis BP-AKR di Indonesia.
Tinggalkan komentar