Redaksibengkulu.co.id melaporkan, akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan tajam. Data ini krusial sebagai fondasi penyaluran subsidi, jaring pengaman sosial, dan berbagai bantuan sosial (bansos). Namun, muncul kekhawatiran bahwa DTSEN belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil ekonomi di lapangan, berpotensi menyebabkan salah sasaran. Menanggapi isu ini, pemerintah melalui Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan menyatakan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan fundamental melalui kalibrasi ulang parameter-parameter ekonomi.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya keras memperbaiki DTSEN. "Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun dalam sebuah kesempatan di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026). Perbaikan ini diharapkan memastikan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan subsidi, jaring pengaman sosial, hingga bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Misbakhun menambahkan, pemerintah menunjukkan ketelitian luar biasa dalam menjalankan proses sensus ekonomi. Langkah ini mencakup kalibrasi ulang baseline Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif. "Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," imbuhnya, menekankan keseriusan dalam pembenahan data.
Also Read
Meskipun BPS kini berada di bawah mitra komisi yang berbeda, perhatian terhadap data desil tetap menjadi prioritas utama. Data desil merupakan patokan vital dalam menentukan kategori penerima perlindungan sosial. Misbakhun menyoroti potensi kerugian besar jika data tidak akurat: "Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran."
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyatakan bahwa DTSEN akan terus disempurnakan. Purbaya menekankan bahwa DTSEN harus menjadi sumber data utama pemerintah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada tanggal yang sama.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar sampai kepada yang berhak, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
