redaksibengkulu.co.id – Kabar segar datang bagi para pelaku industri konstruksi nasional. Melalui terbitnya regulasi terbaru dari pemerintah, peluang emas kini terbuka lebar bagi kontraktor swasta non-BUMN untuk menggarap proyek-proyek strategis dengan nilai fantastis, yakni di rentang Rp50 miliar hingga Rp100 miliar.
Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Andi Rukman N. Karumpa, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 6 Tahun 2025 serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi badan usaha daerah, UMKM jasa konstruksi, hingga kontraktor nasional non-BUMN untuk lebih aktif dalam pembangunan nasional.
Dalam Permen PU 6/2025, pemerintah melakukan penataan ulang melalui penggolongan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) menjadi lima tingkatan. Pembagian ini meliputi kualifikasi Kecil 1, Kecil 2, Kecil 3, Menengah, hingga Besar. Aturan ini secara spesifik mengatur batasan nilai proyek berdasarkan kemampuan modal, tenaga kerja bersertifikat, hingga ketersediaan alat berat.
Also Read
"Hal yang paling menarik adalah pada segmentasi proyek senilai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Jika sebelumnya dominasi berada di tangan BUMN, kini aturan baru memprioritaskan badan usaha nasional non-BUMN," ungkap Andi dalam keterangan resminya, Rabu (14/10/2026).
Selain pembagian kualifikasi, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 juga membawa misi penting untuk memberantas praktik "pinjam bendera". Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa paket pekerjaan yang telah dialokasikan untuk usaha kecil benar-benar dikerjakan oleh pelaku usaha yang memiliki kompetensi dan hak yang sesuai.
Meski menyambut baik regulasi tersebut, Andi memberikan catatan kritis mengenai implementasi di lapangan. Ia menekankan bahwa aturan yang bagus tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan ketersediaan paket pekerjaan yang nyata dan dukungan anggaran yang kuat.
"Aturan ini akan optimal jika ketersediaan proyek dan dukungan anggaran benar-benar ada. Kami berharap paket-paket dana transfer daerah tidak tertahan dan anggaran infrastruktur tetap berjalan," tegasnya.
Andi meyakini, jika segmentasi proyek ini dijalankan secara konsisten—mulai dari skala UMKM hingga proyek besar—maka akan terjadi efek domino terhadap ekonomi nasional. Selain memperkuat daya beli masyarakat, realisasi proyek di daerah akan menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan industri material konstruksi di berbagai wilayah.
Melalui kebijakan ini, GAPENSI mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa segmentasi proyek tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku jasa konstruksi di seluruh pelosok negeri.
