Redaksibengkulu.co.id – Di tengah gejolak geopolitik global yang kian memanas, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di seluruh penjuru negeri. Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi dampak fluktuasi rantai pasok energi dunia, termasuk ketersediaan minyak mentah dan produk energi di pasar internasional yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola perusahaan. "Meskipun urgensi semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Mars Ega dalam keterangannya belum lama ini.
Sebagai bagian integral dari upaya preventif tersebut, Pertamina Patra Niaga bahkan telah melakukan konsultasi intensif dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsultasi ini bertujuan untuk memperdalam perspektif pencegahan dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama saat perusahaan dihadapkan pada kondisi pasokan yang menuntut respons cepat dan adaptif.
Also Read
Mars Ega menambahkan, pihaknya bertekad memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan seiring dengan prinsip tata kelola yang baik. "Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap bersih, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan akuntabel," bebernya.
Untuk menjamin integritas dan efisiensi, Pertamina Patra Niaga menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, pemisahan tugas (segregation of duties), mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses yang ketat, serta pengawasan berlapis dalam setiap proses pengadaan dan pengamanan pasokan. Ini semua dilakukan demi kepentingan operasional dan ketahanan energi nasional.
"Prioritas utama kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG tanpa hambatan. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan," pungkas Ega dengan tegas.
Dari sisi KPK, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Aminudin, turut menekankan pentingnya tata kelola dalam situasi yang menuntut respons cepat. Menurutnya, kecepatan dan tata kelola bukanlah dua hal yang bertentangan. "Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan," ujar Aminudin.
Aminudin juga menambahkan bahwa penguatan aspek pencegahan harus dilakukan sejak dini, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor strategis dan kepentingan publik luas. "Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik," jelasnya.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan terkait demi memastikan langkah pengamanan pasokan energi dapat terlaksana secara responsif, transparan, dan akuntabel, demi menjaga stabilitas energi nasional di tengah tantangan global.
