JAKARTA – Melansir informasi dari redaksibengkulu.co.id, rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mendatangkan armada Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang kini tengah berada dalam tahap peninjauan serius oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengatasi lonjakan penumpang di jalur Commuter Line Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, mengonfirmasi bahwa pihak regulator telah menerima proposal pengadaan tersebut. Meski demikian, lampu hijau belum diberikan sebelum seluruh aspek teknis melalui proses evaluasi yang ketat.
"Proposal sudah masuk ke kami. Saat ini sedang dalam tahap evaluasi mendalam, khususnya mengenai spesifikasi teknis yang diajukan," ungkap Allan dalam sesi media briefing di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Also Read
Kemenhub menekankan bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Salah satu poin krusial yang sedang dibedah adalah konfigurasi interior kereta. Kemenhub ingin memastikan apakah posisi kursi akan disesuaikan untuk kapasitas maksimal serta bagaimana pengaturan fasilitas toilet di dalam gerbong agar tidak mengurangi ruang bagi penumpang.
Wacana impor KRL bekas ini mencuat menyusul kondisi kepadatan penumpang yang sudah melampaui kapasitas (over capacity) di berbagai stasiun, serta adanya kendala teknis pada beberapa armada lokal yang memerlukan perawatan intensif.
"Masyarakat membutuhkan layanan yang aman dan nyaman. Kami memastikan bahwa setiap rangkaian yang beroperasi wajib memenuhi standar spesifikasi teknis yang telah diuji oleh Kemenhub," tegas Allan.
Di sisi lain, Allan juga menyoroti komitmen pengadaan 35 trainset KRL baru serta 2 unit retrofit yang telah disepakati sejak 2023 dengan target operasional penuh pada 2027. Hingga saat ini, progres pengadaan menunjukkan hasil yang beragam: 11 rangkaian baru asal China telah tiba dan beroperasi lancar, sementara 16 rangkaian produksi dalam negeri PT INKA sedang dalam proses produksi dan pengoperasian bertahap.
Terkait sisa 8 trainset yang belum memiliki kontrak, pemerintah mendorong PT KAI untuk segera mengeksekusinya mengingat urgensi kebutuhan di lapangan. Allan memastikan bahwa dukungan finansial melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan subsidi Public Service Obligation (PSO) telah disiapkan untuk mendukung peremajaan armada ini.
"Anggarannya sudah tersedia melalui PMN. Untuk tahun 2024, KAI menerima Rp 2 triliun, dan untuk 2025 sebesar Rp 1,8 triliun. Jadi, fokus utamanya adalah percepatan realisasi pengadaan tersebut," tutupnya.
