Redaksibengkulu.co.id – Guncangan di pasar daging sapi nasional mencapai puncaknya setelah Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, secara tegas menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga daging sapi yang meresahkan, bahkan memicu aksi mogok jualan dari para pedagang pada Kamis (22/1) lalu.
Amran menjelaskan, laporan dari para pedagang daging sapi menyoroti tingginya harga timbang sapi hidup yang dipatok oleh perusahaan penggemukan ternak (feedloter). Namun, klaim ini dibantah oleh pihak pengusaha feedloter yang menyatakan bahwa harga jual mereka masih berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).
Menyikapi kontradiksi informasi ini, Mentan Amran tidak tinggal diam. Ia telah menginstruksikan Satgas Pangan untuk melakukan penyisiran menyeluruh terhadap seluruh mata rantai pasok, mulai dari tingkat perusahaan penggemukan hingga distributor. Penegasan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran agar insiden kelangkaan komoditas seperti Minyakita tidak terulang kembali pada daging sapi.
Related Post
Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (22/1), Amran menegaskan, "Satgas, kami sudah minta, langsung turun cek dan pasti ketemu nanti, siapa sebenarnya yang bermain-main. Kan tadi datang orangnya (feedloter), kami cek masih di bawah HPP. (Dijual di feedloter) Rp 55.000, HPP-nya Rp 56.000, masih Rp 55.000." Ia mengindikasikan adanya praktik yang tidak wajar di tengah perbedaan data tersebut.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan kuota impor sapi bakalan sebanyak 700.000 ekor dalam setahun, yang didistribusikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan. Amran juga secara tegas membantah adanya praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Pertanian (Kementan) terkait impor. Ia memberikan ultimatum keras: akan mencabut izin usaha, baik importir maupun distributor, jika terbukti menjadi aktor di balik melambungnya harga daging sapi.
"Kalau aku temukan dan kami langsung suruh cek mulai hari ini. Kalau aku temukan pasti 99% aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu, itu tegas," pungkas Amran, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan stabilitas harga pangan.
Tinggalkan komentar