JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan inspeksi mendadak ke aliran Kali Angke guna memetakan potensi bencana banjir menjelang puncak musim hujan di akhir tahun ini. Dalam peninjauan lapangan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, Dody bersama jajaran kementerian menyusuri aliran sungai sepanjang 3,5 kilometer untuk melihat langsung titik-titik krusial yang menghambat laju air.
Dody mengungkapkan bahwa kondisi Kali Angke saat ini berada dalam status yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat dua kendala utama yang menjadi pemicu penyempitan aliran, yakni pendangkalan sungai akibat sedimentasi serta penumpukan sampah yang masif. Selain itu, pesatnya pembangunan permukiman di sepanjang bantaran sungai turut memperparah kondisi geometri sungai yang semakin menyempit.
"Kondisinya lumayan parah. Jika terus dibiarkan, sungai ini tidak akan melebar dengan sendirinya, melainkan akan semakin menyempit," tegas Dody saat memberikan keterangan usai peninjauan, Jumat (30/10/2026).
Also Read
Menanggapi hal tersebut, Menteri PU memberikan instruksi tegas kepada jajaran Balai Besar untuk tidak hanya fokus pada pengerukan atau pendalaman sungai saja. Ia menekankan bahwa penanganan penyempitan sungai harus menjadi prioritas utama agar kapasitas tampung air kembali optimal.
Namun, ada satu temuan unik yang menjadi tantangan teknis berat bagi pemerintah. Dody mengungkapkan adanya hambatan aliran air berupa struktur bendungan lama di bawah jembatan pelintasan warga kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Struktur tersebut diketahui merupakan peninggalan era kolonial Belanda.
Persoalan muncul karena tidak adanya dokumen teknis atau blueprint mengenai struktur bendungan tersebut. "Masalahnya, ini adalah bendungan zaman Belanda. Kami tidak memiliki rekam jejak atau blueprint-nya. Baik pihak Provinsi, DKI Jakarta, maupun Kementerian PU sama-sama tidak memilikinya," jelas Dody.
Sebagai solusi darurat, pemerintah berencana melakukan pembongkaran pada bagian struktur yang menghambat aliran tersebut. Namun, untuk menjaga aksesibilitas warga, tim teknis akan memasang jembatan Bailey (jembatan darurat) terlebih dahulu. Penentuan titik pemasangan jembatan sementara ini akan dikoordinasikan secara intensif dengan Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat.
