redaksibengkulu.co.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor perbankan di Sumatera Barat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Keputusan tegas ini diambil melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.
Langkah drastis ini merupakan bagian dari upaya pengawasan ketat OJK guna menjaga stabilitas industri perbankan nasional serta melindungi kepercayaan publik. Berdasarkan catatan otoritas, BPR LPN Labuh Gunung sebelumnya telah masuk dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 5 November 2025. Hal ini dipicu oleh kondisi keuangan bank yang tidak sehat, di mana rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah angka 12 persen.

Kondisi permodalan yang kian kritis membuat bank ini tidak mampu bangkit. Pada 30 Oktober 2026, OJK akhirnya menetapkan bank tersebut ke dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR). Kegagalan dalam mengatasi persoalan likuiditas dan keterbatasan modal menjadi alasan utama mengapa upaya penyehatan tidak membuahkan hasil.
Also Read
Menanggapi situasi ini, pihak OJK meminta seluruh nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung untuk tidak panik. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang karena seluruh simpanan nasabah di perbankan, termasuk pada level BPR, telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Merujuk pada keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS tanggal 10 November 2026, mekanisme penanganan bank yang bermasalah ini akan dilakukan melalui proses likuidasi. Menindaklanjuti permintaan dari LPS, OJK pun segera mengeksekusi pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 19 POJK yang berlaku. Pasca pencabutan izin ini, LPS akan mengambil alih peran untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus mengelola proses likuidasi bank tersebut hingga tuntas.




