JAKARTA – Melalui laporan redaksibengkulu.co.id, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan pandangan strategis mengenai masa depan energi nasional. Ia menekankan bahwa pemanfaatan energi nuklir menjadi langkah krusial bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mengejar target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Eddy saat hadir sebagai pembicara dalam ajang Listrik Indonesia Forum 2026 di Jakarta. Dalam forum bertajuk Building Indonesia’s Energy Resilience & Leading Global Climate Change Action tersebut, Eddy menyoroti potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional yang stabil.
Menurut Eddy, PLTN memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sumber energi lain, yakni densitas energi yang tinggi dan emisi karbon yang sangat rendah. Hal ini menjadikannya sumber listrik baseload yang sangat andal untuk menyokong kebutuhan industri besar tanpa merusak lingkungan.
Also Read
"Energi nuklir unggul dalam hal keandalan pasokan dan rendah emisi sepanjang siklus hidupnya. Karakteristik ini sangat relevan untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang di Indonesia," ujar Eddy dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026).
Merujuk pada Kebijakan Energi Nasional dalam PP Nomor 40 Tahun 2025, Indonesia sebenarnya telah memproyeksikan peningkatan porsi nuklir secara bertahap. Targetnya, PLTN pertama dengan kapasitas 500 MW diharapkan sudah mulai beroperasi pada periode 2032 hingga 2034.
Meski peluangnya terbuka lebar, Eddy mengingatkan bahwa membangun ekosistem nuklir bukanlah perkara mudah. Ia menekankan perlunya persiapan matang dari berbagai lini, mulai dari regulasi, kesiapan teknologi, hingga aspek keselamatan yang ketat.
"Ini adalah proyek strategis jangka panjang dengan investasi besar dan teknologi kompleks. Kita harus memastikan regulasi, kelembagaan, serta standar keselamatan sudah sangat kuat sejak tahap perencanaan," tambahnya.
Ia juga mendorong pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna memastikan tata kelola program nuklir berjalan terintegrasi. Selain itu, kepastian hukum melalui finalisasi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dianggap sangat penting untuk menarik minat investor global.
Terkait pendanaan, Eddy menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga harus kreatif dalam menggandeng pembiayaan multilateral, export credit, hingga modal swasta agar tidak membebani fiskal negara.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa edukasi kepada publik adalah harga mati. Masyarakat perlu mendapatkan informasi berbasis sains yang transparan mengenai standar keamanan nuklir agar tidak muncul kekhawatiran yang tidak berdasar.
"Indonesia punya peluang besar menjadi negara dengan sistem energi yang mandiri, kompetitif, dan rendah karbon. Nuklir bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan besar tersebut," tutup Eddy.
