PALU – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras terkait pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa minimal 70 persen dari hasil sumber daya alam (SDA) harus kembali dan dinikmati oleh negara serta masyarakat luas.
Langkah berani ini diambil sebagai respons atas kegelisahan Presiden terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam selama puluhan tahun yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Prabowo menyoroti fenomena di mana perusahaan-perusahaan mendapatkan kemudahan izin seperti Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hutan Tanaman Industri (HTI), namun keuntungan besarnya justru dilarikan ke luar negeri.
"Belasan hingga puluhan tahun, saat meminta izin ke bupati, gubernur, hingga menteri, mereka mengaku sebagai warga negara Indonesia. Namun begitu untung, hasilnya dibawa keluar negeri. Ini sistem ekonomi apa?" tegas Prabowo saat menghadiri peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Also Read
Sebagai langkah konkret, Presiden telah memberikan perintah langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memperketat penguasaan negara di sektor pertambangan. Prabowo bahkan mengisyaratkan bahwa pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan pengolahan SDA jika diperlukan.
Meski demikian, Prabowo memastikan bahwa pintu investasi bagi pihak asing tetap terbuka. Namun, ia memberikan syarat mutlak: setelah modal investasi kembali, porsi keuntungan terbesar wajib dikuasai oleh bangsa Indonesia.
"Investasi boleh masuk, tapi setelah modal kembali, keuntungan mayoritas harus milik bangsa Indonesia. Saya yakin dalam beberapa bulan ke depan, manfaatnya akan mulai terasa," tambahnya.
Selain soal pembagian keuntungan, pemerintah juga melakukan reformasi besar dalam sistem ekspor untuk menutup celah manipulasi data. Melalui kebijakan ekspor satu pintu, seluruh aktivitas ekspor kini wajib melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini bertujuan agar laporan jumlah komoditas yang keluar dari Indonesia akurat dan tidak ada lagi praktik pelaporan yang menyimpang.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan upaya nyata untuk mengembalikan marwah Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem ekonomi yang menyimpang demi memastikan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat, tanpa takut terhadap tekanan pihak manapun.
