Rahasia Dana Rp 200 Triliun Program Prabowo!

Redaksibengkulu.co.id – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan kompak berbagi beban alias burden sharing untuk membiayai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini terealisasi lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp 200 triliun. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan sebagian dana tersebut dialokasikan untuk program Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. "Sinergitas BI dalam Asta Cita terkait burden sharing. Kebijakan moneter dan fiskal tetap prudent. Sampai kemarin, kami telah membeli SBN Rp 200 triliun," ujar Perry dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VI DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Lalu, apa sebenarnya burden sharing? Mengutip publikasi Asian Development Bank (ADB) berjudul "Indonesia’s Fiscal Capacity and Burden-Sharing Scheme: A New Insight from Handling COVID-19", skema ini pernah diterapkan saat pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan menerbitkan SBN kepada BI dengan acuan suku bunga reverse repo. "Pemerintah membayar bunga sesuai jatuh tempo, namun BI mengembalikan bunga tersebut ke pemerintah sebagai kontribusi. Sederhananya, ini mencetak uang yang disalurkan ke Kemenkeu untuk belanja fiskal," jelas publikasi tersebut.

Terdapat tiga mekanisme burden sharing: pertama, BI menanggung seluruh beban lewat pembelian SBN private placement, dananya untuk barang publik (kesehatan, jaring pengaman sosial); kedua, pemerintah menjual SBN ke pasar, BI sebagai pembeli siaga, menanggung selisih bunga; ketiga, mirip mekanisme kedua, namun seluruh beban ditanggung pemerintah.

Dalam literatur ekonomi moneter, burden sharing merupakan bentuk monetisasi utang atau seigniorage. Bank sentral membeli obligasi pemerintah, menambah dana pemerintah, dan memperbesar neraca bank sentral. Transaksi ini bersifat sementara. Ada tiga variasi monetisasi: langsung (bank sentral beli obligasi baru), tidak langsung (beli di pasar sekunder), dan langsung dengan penghapusan utang. Monetisasi utang mirip quantitative easing (QE), namun QE hanya untuk obligasi lama.

Penggunaan monetisasi utang untuk menutup defisit fiskal memang kontroversial, dikhawatirkan mengurangi independensi bank sentral dan memicu inflasi. Namun, keterlibatan bank sentral dalam pasar obligasi pemerintah masih bisa diterima jika terkendali dan tidak mengganggu independensi BI. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan bank sentral, diharapkan monetisasi utang tidak akan memicu inflasi atau masalah belanja publik.