Redaksibengkulu.co.id – Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, memicu analisis mendalam mengenai perubahan arah kebijakan ekonomi nasional. Pergantian ini, menurut Ariyo Irhamna, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dan Ekonom INDEF, mencerminkan penyesuaian menuju penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif.
Ariyo menjelaskan adanya perbedaan ideologis antara Sri Mulyani, yang cenderung menekankan peran minimal pemerintah dalam ekonomi, dengan Prabowo yang mendorong peran aktif pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN. "Pergantian ini merupakan langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat," tegas Ariyo dalam keterangan tertulis.
Prioritas jangka pendek dan panjang Menteri Keuangan yang baru, menurut Ariyo, harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sembari menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Ia menyarankan beberapa langkah fiskal, antara lain meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75-80 juta per tahun dan menurunkan tarif PPN menjadi 10%, dengan 1% ditanggung pemerintah (PPN DTP).
Related Post
Terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman reshuffle, Ariyo menilai hal tersebut sebagai reaksi pasar yang wajar. Ia menekankan bahwa hal ini bukan indikator negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian. "Menteri Keuangan yang baru harus menjaga disiplin fiskal agar APBN tidak menjadi ATM tanpa batas," tambahnya.
Ariyo menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan diharapkan menjadi penggerak ekonomi yang responsif dan efisien dalam mengeksekusi program fiskal dan sosial.
Tinggalkan komentar