Revolusi Desa! CSR Perusahaan Wajib Sejalan Visi Prabowo

Author Image

Hadi Wibawa

28 September 2026, 14:46 WIB

Redaksibengkulu.co.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) secara tegas mengarahkan agar seluruh program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD, hingga swasta, kini wajib diselaraskan dengan visi dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya di wilayah pedesaan. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, dalam gelaran CSR & PDB Awards 2026 di Kantor Kemendes, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026), menandai babak baru sinergi pembangunan desa.

Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa penyertaan dana CSR yang terarah sangat krusial untuk mengakselerasi pembangunan di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan respons langsung terhadap komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan percepatan pembangunan desa sebagai pilar utama kemajuan bangsa. "Bapak Presiden sangat concern bagi percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa," ujar Ahmad, menekankan bahwa hampir semua program presiden menyasar masyarakat perdesaan.

Revolusi Desa! CSR Perusahaan Wajib Sejalan Visi Prabowo
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Lebih lanjut, Ahmad merinci beberapa program prioritas pemerintah yang kini menjadi fokus utama di kawasan pedesaan. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, hingga penetapan harga beli gabah dan jagung yang menguntungkan petani. "Program-program Bapak Presiden itu semuanya meningkatkan ekonomi, meningkatkan daya beli," jelasnya, seraya menambahkan bahwa inisiatif ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Oleh karena itu, Kemendes PDT sangat mendorong partisipasi aktif dunia usaha melalui program CSR-nya agar dapat sejalan dan memperkuat ekosistem program-program prioritas tersebut. Partisipasi dan sinergi dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD, menjadi semakin vital mengingat luasnya wilayah perdesaan Indonesia yang mencakup puluhan ribu desa dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang luar biasa. "Pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta," tegas Ahmad.

Menurut Ahmad, peran serta pihak swasta atau BUMN dalam pembangunan desa melalui skema CSR ini bukan hanya menguntungkan warga setempat, melainkan juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan yang terlibat. "CSR yang terarah dan berkelanjutan telah banyak dirasakan manfaatnya melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan UMKM desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan sarana dan prasarana," paparnya. Ia menambahkan, jika usaha maju dan daya beli masyarakat meningkat, maka siklus supply-demand juga akan terdorong, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF), Sudarmanto, menyampaikan bahwa mayoritas program CSR yang dijalankan oleh perusahaan anggota ISSF di kawasan pedesaan sudah selaras dengan pilar agenda nasional Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6. "Kita masuk ke poin Asta Cita keenam, di mana ISSF sebagai koordinator teman-teman dari perusahaan untuk berkontribusi," jelas Sudarmanto. Ia menekankan bahwa fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045 ada pada unit terkecil pembangunan, yaitu desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 yang berfokus pada pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sudarmanto mencontohkan beberapa bentuk program CSR konkret yang telah berjalan dan sejalan dengan agenda pemerintah, mulai dari sektor kesehatan seperti pengentasan stunting di Maluku Utara, hingga pemberdayaan perempuan melalui pengembangan UMKM. Namun, ia mengakui bahwa jangkauan pendampingan CSR saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. "Kalau Pak Wamen menceritakan luasnya wilayah kita yang kurang lebih 75.000 desa ya Pak Wamen ya, sedangkan kita ISSF mempunyai anggota kurang lebih hanya 400, hanya 5% saja, masih jauh daripada jangkauan coverage-nya," pungkas Sudarmanto, seraya berharap agar semakin banyak perusahaan tergerak untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa.

Related Post