Redaksibengkulu.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memperluas jaringan kolaborasi internasional melalui serangkaian perjanjian kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Langkah strategis ini dilakukan di sela-sela gelaran Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Jakarta.
Dalam agenda tersebut, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup berbagai sektor krusial. Salah satu poin utama kerja sama bilateral adalah dengan GASTAT Arab Saudi. Kolaborasi dengan kerajaan tersebut difokuskan pada pengembangan statistik haji dan umrah, statistik produk halal, penghitungan PDB syariah, hingga sinkronisasi data ekspor-impor guna memperkuat statistik perdagangan.
Tak hanya dengan Arab Saudi, BPS juga menjalin kemitraan dengan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). Kerja sama dengan Turki ini menitikberatkan pada pertukaran pengalaman mengenai sensus modern, integrasi data administrasi, serta percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.
Also Read
Sementara itu, pembahasan dengan CAPMAS Mesir mengarah pada rencana penandatanganan MoU yang diharapkan dapat terlaksana saat kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia mendatang. Fokus utama kerja sama ini adalah modernisasi statistik dengan mengacu pada standar internasional terbaru.
Di sisi lain, BPS juga melakukan pertemuan intensif dengan Islamic Development Bank (IsDB) terkait pengembangan statistik kemiskinan multidimensi. Melalui kolaborasi ini, Indonesia diproyeksikan menjadi negara percontohan bagi negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Yordania, dalam hal metodologi penghitungan kemiskinan.
Dalam forum tersebut, BPS juga memaparkan progres transformasi statistik nasional. Indonesia tengah bergerak menuju pemanfaatan data terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi dan data administrasi guna mempersiapkan Sensus Penduduk 2030.
Selain itu, BPS tengah mempersiapkan implementasi System of National Accounts (SNA) 2025. Pembaruan sistem neraca nasional ini bertujuan agar statistik ekonomi lebih mampu memotret dinamika struktur produksi, pola konsumsi, serta sektor ekonomi informal secara akurat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar, yang diperkirakan mencapai 13,63 persen dari PDB Indonesia tahun 2023.
Sebagai penutup, BPS juga membagikan pengalaman dalam pemanfaatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk memantau akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti sanitasi dan air minum, sebagai bagian dari pencapaian target SDGs Tujuan 6.
