Redaksibengkulu.co.id – Fenomena alih fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai titik yang mengkhawatirkan. Tercatat, sebanyak 554.615 hektare sawah telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman hingga area industri dalam rentang waktu 2019 hingga 2025. Menanggapi situasi darurat ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penerapan sanksi tegas berupa denda tiga kali lipat bagi pihak yang melakukan konversi lahan tersebut.
Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Amran menekankan bahwa langkah ini diperlukan karena luas lahan yang telah beralih fungsi sudah terlanjur masif. Ia menawarkan dua skema utama sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Ada dua opsi yang kami usulkan. Pertama, pelaku wajib mencetak kembali lahan sawah baru dengan luas tiga kali lipat dari lahan yang dialihfungsikan. Opsi kedua, jika pencetakan lahan tidak memungkinkan, maka wajib membayar denda sebesar tiga kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi tersebut," tegas Amran, Rabu (11/11/2026).
Also Read
Amran menambahkan, usulan denda NJOP ini bisa menjadi solusi strategis, terutama untuk wilayah yang sudah padat seperti Jakarta atau Tangerang yang mustahil lagi untuk mencetak sawah baru. "Jika diterapkan, kita berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun," imbuhnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan catatan penting. Ia meminta agar data tersebut tidak langsung dieksekusi secara mentah, melainkan harus melalui proses audit komprehensif terlebih dahulu.
Nusron menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara alih fungsi lahan yang memiliki izin resmi dengan yang bersifat ilegal. Selain itu, status penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di daerah terkait juga harus diperiksa.
"Kita harus audit dulu, dari 554 ribu hektare itu, berapa yang memiliki izin dan mana yang tidak. Kita juga perlu melihat apakah daerah tersebut sudah menetapkan LP2B atau belum," jelas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron mengingatkan bahwa besaran sanksi penggantian lahan dalam undang-undang sebenarnya tidak dipatok rata, melainkan bergantung pada jenis irigasi sawah yang terdampak. Sawah dengan irigasi teknis diwajibkan mengganti tiga kali lipat dengan tingkat produktivitas yang setara. Sementara itu, sawah rawa dikenakan kewajiban dua kali lipat, dan sawah tadah hujan satu kali lipat.
"Misalnya, sawah di Karawang memiliki produktivitas 9 ton. Jika dialihfungsikan, maka penggantinya harus memiliki total produktivitas yang sama, meski lokasinya di tempat lain," paparnya.
Nusron juga menegaskan komitmennya untuk menghentikan laju alih fungsi lahan demi menjaga ketahanan pangan nasional. Ia meminta seluruh pimpinan daerah untuk memastikan status Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), serta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tercantum secara tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing.
