Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti praktik penerbitan sertifikat tanah di sempadan sungai yang semakin marak. Ironisnya, praktik ini justru menjerat banyak petugas ATR/BPN ke dalam pusaran kasus hukum.
Nusron menjelaskan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area terlarang ini memicu pembangunan ilegal di sepanjang sempadan sungai. Akibatnya, potensi banjir di wilayah Jabodetabek semakin meningkat. Seharusnya, penerbitan sertifikat di area sempadan sungai dilarang keras.
"Banyak petugas ATR/BPN yang terjerat kasus hukum akibat menerbitkan sertifikat tanah di atas sempadan sungai, waduk, situ, danau, dan sebagainya," ungkap Nusron di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).
Related Post
Menurut Nusron, akar masalah ini terletak pada tumpang tindih aturan. Di satu sisi, aturan lama menyatakan bahwa sempadan sungai adalah kekayaan negara yang dikuasai negara. Namun, di sisi lain, ada peraturan yang memperbolehkan masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan negara tersebut.
"Artinya, masyarakat boleh masuk sepanjang negara memberikan hak kepada orang yang paling dekat dengan itu. Hubungan hukum yang paling dekat adalah orang yang menguasai tanah tersebut. Ini ada bias, sehingga banyak orang ATR/BPN yang kena kasus hukum soal ini," jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PU akan mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, harmonisasi peraturan terkait sempadan sungai akan dilakukan secara komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan acuan yang seragam bagi kedua kementerian, mencakup aspek tata ruang, survei dan pemetaan tanah, serta penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah.
Kedua, sebelum Januari 2026, audit tata ruang, sertifikat, dan bangunan di sepanjang sempadan sungai dan danau akan dilanjutkan. Prioritas akan diberikan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi banjir tinggi, seperti Ciliwung, Cisadane, Cikeas, Citarum, dan sungai-sungai lain di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.
"Sehingga, nanti kita bisa melakukan mitigasi banjir jauh-jauh hari. Ini mumpung banjirnya masih jauh, kita antisipasi dari sekarang," pungkasnya.
Tinggalkan komentar