Artikel:
Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan menimpa pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat (AS). Ancaman ini muncul jika government shutdown, atau penutupan pemerintahan, terus berlanjut akibat kebuntuan anggaran di Kongres AS.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa berbagai lembaga pemerintah telah bersiap menghadapi pemangkasan anggaran yang signifikan. "Karena Partai Demokrat menutup pemerintah, presiden telah mengarahkan Kabinetnya dan Kantor Manajemen dan Anggaran sedang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengidentifikasi di mana pemangkasan dapat dilakukan dan kami yakin PHK akan segera terjadi," kata Leavitt seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/10/2025).
Related Post
Wakil Presiden AS, JD Vance, menambahkan bahwa meskipun belum ada keputusan final mengenai PHK atau perumahan pekerja tertentu, situasi ini dapat dengan cepat memburuk jika penutupan pemerintah terus berlanjut. Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) sebelumnya telah mengirimkan memo kepada seluruh lembaga federal, menginstruksikan mereka untuk mengidentifikasi program, proyek, dan aktivitas yang akan kehilangan pendanaan diskresioner mulai 1 Oktober 2025 jika Kongres gagal meloloskan anggaran.
OMB menjelaskan bahwa program-program yang tidak didukung oleh alokasi wajib akan menjadi yang paling terdampak oleh shutdown. Belum jelas apakah langkah ini merupakan strategi Presiden AS Donald Trump untuk mengurangi jumlah tenaga kerja federal, atau sekadar taktik negosiasi untuk mendorong Partai Demokrat menyetujui RUU pendanaan yang diajukan Partai Republik.
Sebagai informasi, shutdown pemerintah AS terjadi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September. Tanpa kesepakatan anggaran, pemerintah tidak memiliki dana legal untuk membiayai operasionalnya.
Tinggalkan komentar