JAKARTA – Melansir redaksibengkulu.co.id, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya akurasi dalam merumuskan kebijakan industri nasional. Menurutnya, setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah harus berpijak pada realitas dan persoalan nyata yang dialami oleh para pelaku usaha di lapangan.
Sarmuji memperingatkan bahwa kesalahan dalam mendiagnosis masalah dapat berakibat fatal. Jika pemerintah salah membaca situasi, solusi yang ditawarkan justru berisiko memperburuk kondisi industri yang ada. Ia mengibaratkan kesalahan kebijakan ini seperti sebuah peribahasa yang sangat relevan.

"Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya," tegas Sarmuji dalam pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11).
Also Read
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melihat masalah dari sudut pandang kementerian semata. Mendengar langsung keluhan dari pelaku industri adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik unik setiap sektor.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyambut baik inisiatif ini. Ia berharap pertemuan tersebut mampu menciptakan mekanisme kerja sama yang lebih solid guna mempercepat penanganan hambatan industri, terutama yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
"Kami berharap sinergitas ini terus berlanjut. Kami tidak hanya ingin menjabarkan isu, tetapi juga memberikan solusi serta rekomendasi konkret yang bisa kita kerjakan bersama," ungkap Shinta.
Saat ini, Kementerian Perindustrian tengah memetakan sejumlah tantangan krusial, mulai dari gempuran produk impor, tingginya biaya logistik, hingga masalah ketersediaan energi dan bahan baku. Selain itu, isu kualitas SDM serta kebutuhan modernisasi teknologi juga menjadi perhatian utama.
Sebagai langkah nyata, Kemenperin telah menyiapkan berbagai strategi sektoral. Untuk memperkuat pasar domestik, pemerintah mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penerapan SNI wajib. Sementara itu, untuk menekan biaya produksi, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) terus dioptimalkan.
Dalam upaya memperkuat struktur industri dari hulu ke hilir, pemerintah menggenjot program hilirisasi dan transformasi digital melalui gerakan Making Indonesia 4.0. Tak lupa, dukungan bagi sektor IKM dan industri padat karya juga diperkuat melalui skema kemitraan rantai pasok serta perluasan akses pembiayaan lewat Kredit Industri Padat Karya (KIPK).




