Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan mereka di level 2,5% pada Kamis (29/10). Keputusan ini diambil di tengah situasi ekonomi yang cukup menantang, di mana angka inflasi di kawasan Eropa dilaporkan melonjak hingga mencapai titik tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan hasil pertemuan terbaru, suku bunga deposit facility diputuskan tetap stabil di angka 2,5%, menyusul kenaikan 25 basis poin yang telah dilakukan pada September lalu. Dewan Gubernur ECB mengungkapkan bahwa lonjakan harga energi menjadi faktor utama yang memicu inflasi sekaligus memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Presiden ECB, Christine Lagarde, menyatakan bahwa meskipun ada dinamika pasar, mereka belum melihat adanya efek putaran kedua yang signifikan selain dari apa yang sudah diproyeksikan sebelumnya. "Saat ini, kami menilai posisi saat ini sudah cukup kuat untuk menahan suku bunga, dan pendekatan yang terukur adalah langkah yang paling tepat," ujar Lagarde sebagaimana dikutip dari CNBC.
Also Read
Beberapa faktor krusial yang menjadi perhatian ECB meliputi kenaikan harga energi, mulai dari minyak, bensin, hingga gas. Selain itu, terjadi lonjakan pada biaya pembiayaan jangka panjang, di mana imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun merangkak naik sekitar 35 basis poin. Kondisi ini sempat membuat dewan gubernur mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga lebih awal.
Data LSEG menunjukkan adanya spekulasi kuat di pasar uang, di mana terdapat peluang sebesar 67% bahwa suku bunga akan kembali dinaikkan pada Desember mendatang. Hal ini dipicu oleh inflasi utama di zona Euro yang menyentuh angka 3,8% bulan lalu, serta inflasi energi yang melesat hingga 18,8% akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Meskipun sektor jasa dan ekspor mulai menunjukkan pemulihan berkat investasi di bidang kecerdasan buatan (AI), tingginya harga energi dikhawatirkan akan menggerus daya beli dan kepercayaan konsumen. Lagarde juga menekankan pentingnya memantau biaya pinjaman di Prancis serta potensi fragmentasi pasar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan.
