Redaksibengkulu.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengatasi persoalan sampah Ibu Kota melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy/WtE). Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Selasa (30/6/2026), Pramono mengajak sektor swasta untuk mengambil peran utama dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek ambisius ini, tanpa sedikit pun menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Menurut Pramono, proyek WtE ini merupakan amanat dari pemerintah pusat dan akan difokuskan pada tiga lokasi strategis di Jakarta: Sunter, Tanjungan, serta Bantar Gebang. Setiap lokasi ini diperkirakan mampu mengelola sekitar 2.500 ton sampah per hari, sehingga total potensi pengelolaan sampah melalui fasilitas WtE mencapai 7.500 ton setiap harinya.
Selain itu, Jakarta juga memiliki dua fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) yang berlokasi di Rorotan dan Bantar Gebang. Dengan integrasi fasilitas WtE dan RDF ini, total neraca sampah yang berpotensi ditangani di DKI Jakarta diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni 9.000 ton per hari.
Also Read
"Jika seluruh operasional pembangkit listrik tenaga sampah ini berjalan sesuai rencana, maka permasalahan sampah di Jakarta akan tertangani secara komprehensif dan berkelanjutan," terang Pramono, optimis.
Penegasan Pramono mengenai pendanaan proyek ini sangat jelas: tidak ada alokasi dari APBD maupun dana hasil penerbitan obligasi. Ia menekankan bahwa proyek ini sepenuhnya dibuka untuk investasi dari pihak swasta.
"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta, siapapun itu, dengan proses yang transparan dan terbuka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh, sehingga banyak pihak yang berminat," ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa daya tarik utama bagi investor swasta adalah ketersediaan pasokan sampah yang stabil dan melimpah di Jakarta, menjadikannya peluang investasi yang sangat menjanjikan.
