JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Menteri Perindustrian (Menperin) yang baru, Muhammad Sarmuji, kini memikul beban berat untuk memulihkan performa sektor manufaktur nasional. Tantangan ini muncul menyusul tren penurunan pertumbuhan industri yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, di mana angka pertumbuhan merosot dari 5,48% pada kuartal II-2025 menjadi hanya 4,5% pada kuartal II-2026.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, memberikan peringatan keras terkait kondisi ini. Menurutnya, pelemahan sektor industri akan menjadi penghambat utama bagi pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yakni di angka 6% hingga mencapai target maksimal 7-8%. Mengingat industri manufaktur adalah tulang punggung ekonomi, penurunan performa di sektor ini akan berdampak sistemik.
"Bagaimana mungkin target pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 7% jika kondisi sektor industrinya justru melemah seperti dua tahun belakangan ini?" ujar Didik dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (1/10/2026).
Also Read
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah sebenarnya menargetkan kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari 18,67% menjadi 21,9% pada tahun 2029. Namun, Didik menilai target tersebut mustahil tercapai jika tidak ada perombakan strategi yang radikal.
Ia menekankan bahwa kehadiran Menperin baru harus membawa angin segar berupa perubahan kebijakan, bukan sekadar melanjutkan pola lama (business as usual). Menurutnya, kebijakan yang diterapkan selama dua tahun terakhir justru terbukti gagal memperkuat sektor industri sebagai mesin pertumbuhan.
Selain masalah angka pertumbuhan yang stagnan di bawah 5%, Didik juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan antar-subsektor industri. Ia juga mencermati fluktuasi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang sempat tidak stabil sebelum akhirnya menunjukkan perbaikan pada September 2026.
Lebih lanjut, Didik mengkritisi RAPBN 2027 yang dinilai belum memberikan stimulus nyata bagi sektor produktif. Ia mencurigai besarnya defisit anggaran lebih banyak terserap untuk pembayaran utang dan program sosial, alih-alih untuk ekspansi industri.
"Defisit yang besar bukan berarti ada ekspansi produktif. Jika desain kebijakannya tetap seperti sekarang, maka cita-cita pertumbuhan ekonomi 7-8% hanyalah angan-angan," tegasnya.
Berdasarkan hitungan Didik, dengan bobot industri sekitar 19% terhadap PDB dan pertumbuhan yang hanya 4,5%, kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional hanya berkisar 0,86%. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi di masa lalu, sektor industri harus mampu tumbuh hingga dua digit. Kini, bola panas ada di tangan Menperin baru untuk membuktikan apakah industri bisa kembali menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia.
