Redaksibengkulu.co.id – Rencana ambisius pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) pada tahun 2027 kini mendapat sorotan tajam. Pakar transportasi dari Institut Transportasi & Logistik (ITL) Trisakti, Suripno, memperingatkan bahwa target tersebut berisiko besar menjadi agenda yang sia-sia jika pemerintah hanya berfokus pada penertiban truk di lapangan.
Menurut Suripno, langkah pemerintah saat ini dinilai masih salah sasaran karena hanya menyasar gejala di hilir, bukan mengobati akar permasalahan yang ada di hulu. Ia menilai sembilan rencana aksi yang telah disiapkan pemerintah belum cukup kuat untuk memutus rantai pelanggaran muatan berlebih tersebut.
"Kalau hanya fokus pada hilir, kebijakan itu akan gagal. Mengapa? Karena yang ditangani hanyalah gejalanya, bukan penyakit utamanya," tegas Suripno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).
Also Read
Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk membenahi ekosistem logistik secara menyeluruh dan terintegrasi. Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah ketidaksinkronan antara tata ruang wilayah dengan infrastruktur jalan. Seringkali, pusat-pusat ekonomi atau kawasan industri dibangun di lokasi yang kapasitas jalan aksesnya tidak memadai untuk menampung kendaraan berat.
"Saat ini perencanaan masih berjalan sendiri-sendiri. Tata ruang jalan dibuat terpisah dengan pembangunan infrastruktur jalan, sehingga akhirnya memicu munculnya fenomena ODOL," lanjutnya.
Selain masalah infrastruktur, ketergantungan tinggi terhadap moda transportasi jalan raya juga menjadi kendala besar. Meskipun secara teori penggunaan transportasi multimoda seperti kereta api atau kapal laut sangat disarankan untuk efisiensi, para pengusaha masih enggan beralih. Hal ini disebabkan oleh biaya operasional multimoda yang dianggap lebih mahal dan waktu tempuh yang tidak menentu dibandingkan truk.
Sebagai solusi, Suripno menyarankan agar Perpres 41 perlu diharmonisasikan dan diintegrasikan dengan rencana transportasi nasional. Menurutnya, sinkronisasi antara tata ruang dan rencana transportasi sangat krusial agar kebijakan Zero ODOL tidak sekadar menjadi wacana tanpa hasil nyata.
